REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Upaya serius Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani persoalan banjir kini memasuki tahap penting. Melalui kegiatan penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir, pemerintah bersama tim peneliti dan lintas instansi tengah merumuskan strategi komprehensif untuk menciptakan daerah yang lebih aman, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Dalam kegiatan yang digelar belum lama ini, para pemangku kepentingan membahas secara mendalam berbagai aspek teknis dan non-teknis terkait penanggulangan banjir. Pembahasan tidak hanya menyoroti pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan sistem dan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana.
Tim peneliti menjelaskan bahwa strategi penanggulangan banjir ke depan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, seperti pembangunan bendungan, kolam retensi, polder, maupun tanggul. Meski infrastruktur tersebut tetap dibutuhkan, pendekatan yang bersifat non-struktural juga memiliki peran yang sama pentingnya.
Pendekatan non-struktural meliputi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan, pengaturan tata guna lahan yang lebih disiplin, penerapan sistem peringatan dini, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir.
“Pemeliharaan sungai, pengendalian alih fungsi lahan, hingga edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana adalah faktor kunci. Tanpa kesadaran bersama, infrastruktur sebesar apa pun tidak akan efektif dalam jangka panjang,” jelas tim peneliti dalam paparannya.
Langkah-langkah tersebut dianggap penting karena wilayah Kabupaten Banjar memiliki kondisi geografis yang kompleks. Sebagian besar wilayahnya dilalui aliran sungai besar seperti Sungai Martapura dan Sungai Riam Kanan, yang menjadi sumber kehidupan sekaligus potensi ancaman saat musim hujan tiba. Oleh sebab itu, perencanaan penanggulangan banjir memerlukan pendekatan integratif dan berbasis data ilmiah agar hasilnya benar-benar tepat sasaran.
Kepala Bidang Pengembangan Perencanaan dan Inovasi (PPI) Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nuri Ansyari, menegaskan bahwa penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan panduan strategis jangka panjang untuk seluruh pemangku kepentingan.
“Kita semua berharap hasil akhir nanti menjadi panduan terpadu untuk mewujudkan Banjar yang lebih aman, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Nuri.
Nuri juga menambahkan, dengan adanya masterplan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta masyarakat dapat berjalan lebih sinergis. Program pengendalian banjir nantinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk proyek fisik, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan lingkungan, pengawasan daerah rawan, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan bantaran sungai.
Selain memperkuat aspek teknis dan kelembagaan, kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi multipihak (multi-stakeholder). Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah instansi kunci, antara lain: Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, Balai Pengelolaan DAS Barito, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari tingkat kabupaten, hadir pula Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, BPBD Kabupaten Banjar, ULPTA Riam Kanan, serta berbagai bidang teknis dari Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam membangun sistem pengendalian banjir yang berkelanjutan. Dengan penyatuan visi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat, diharapkan hasil akhir dari masterplan ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga landasan nyata dalam kebijakan pembangunan dan mitigasi bencana di masa depan.
“Masterplan ini akan menjadi acuan utama bagi semua pihak dalam melaksanakan program penanggulangan banjir di Kabupaten Banjar. Harapannya, kita tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu arah kebijakan yang terukur dan terintegrasi,” tambah Nuri.
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir Kabupaten Banjar ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang. Setelah tahap penelitian selesai, hasilnya akan dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah.
Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membangun wilayah yang lebih siap menghadapi tantangan iklim ekstrem, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan banjir.
