REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu bersama Satpol PP dan Damkar sepakati pergeseran unit Damkar ke Kusan Hulu, pasca kebakaran yang menghanguskan Sekolah Dasar (SD) di Desa Wonorejo
Keputusan itu disepakati dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama jajaran Satpol PP dan Damkar dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran (Damkar), Kabupaten Tanah Bumbu, pada jumat (3/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri, didampingi sejumlah anggota dewan, untuk membahas kasus kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu beberapa waktu lalu, sebab penanganan kejadian kebakaran dinilai lambat karena jarak posko Damkar cukup jauh dari lokasi kejadian.
Kabid Damkar Siti Aisyah mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kusan Hulu hingga kini memang belum memiliki posko Damkar.
“Kami sudah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Tahun 2025 melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di sana,” ujar Siti.
Ia menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko, yaitu Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Kusan Hulu, keputusan hibah tanah masih menunggu musyawarah desa, sedangkan Karang Bintang sudah bersedia, tetapi pembangunan akan diprioritaskan lebih dulu untuk daerah yang jauh dari pusat kota.
Kabupaten Tanbu saat ini memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel. Sebanyak 30 personel ditempatkan di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 orang.
Salah satu anggota DPRD Harmanudin juga menegaskan pentingnya pemerataan armada di setiap daerah.
“Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Makhruri mendorong solusi jangka pendek untuk masalah serupa, Ia menilai unit Damkar sementara perlu segera ditempatkan di Kusan Hulu. Selain itu, relawan atau masyarakat setempat juga bisa dilibatkan dengan pelatihan dasar agar penanganan darurat lebih cepat.
DPRD bersama Satpol PP-Damkar dalam rapat telah menyepakati bahwa unit Damkar sementara akan digeser ke Kusan Hulu. Pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji akan segera direalisasikan melalui perubahan APBD 2025.
RDP ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya posko baru dan penguatan personel, diharapkan respons penanganan kebakaran di Tanah Bumbu akan lebih cepat dan merata.
Selain itu, distribusi personel akan dimaksimalkan sambil menunggu penyelesaian hibah tanah di kecamatan lain.
Keputusan itu disepakati dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama jajaran Satpol PP dan Damkar dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran (Damkar), Kabupaten Tanah Bumbu, pada jumat (3/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri, didampingi sejumlah anggota dewan, untuk membahas kasus kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu beberapa waktu lalu, sebab penanganan kejadian kebakaran dinilai lambat karena jarak posko Damkar cukup jauh dari lokasi kejadian.
Kabid Damkar Siti Aisyah mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kusan Hulu hingga kini memang belum memiliki posko Damkar.
“Kami sudah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Tahun 2025 melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di sana,” ujar Siti.
Ia menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko, yaitu Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Kusan Hulu, keputusan hibah tanah masih menunggu musyawarah desa, sedangkan Karang Bintang sudah bersedia, tetapi pembangunan akan diprioritaskan lebih dulu untuk daerah yang jauh dari pusat kota.
Kabupaten Tanbu saat ini memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel. Sebanyak 30 personel ditempatkan di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 orang.
Salah satu anggota DPRD Harmanudin juga menegaskan pentingnya pemerataan armada di setiap daerah.
“Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Makhruri mendorong solusi jangka pendek untuk masalah serupa, Ia menilai unit Damkar sementara perlu segera ditempatkan di Kusan Hulu. Selain itu, relawan atau masyarakat setempat juga bisa dilibatkan dengan pelatihan dasar agar penanganan darurat lebih cepat.
DPRD bersama Satpol PP-Damkar dalam rapat telah menyepakati bahwa unit Damkar sementara akan digeser ke Kusan Hulu. Pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji akan segera direalisasikan melalui perubahan APBD 2025.
RDP ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya posko baru dan penguatan personel, diharapkan respons penanganan kebakaran di Tanah Bumbu akan lebih cepat dan merata.
Selain itu, distribusi personel akan dimaksimalkan sambil menunggu penyelesaian hibah tanah di kecamatan lain.
