REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Sayyid Idrus Al Habsyi, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026” yang digelar di Aula Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025) siang.
Kegiatan yang dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Selatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Sekatan, H Muhidin. Dalam arahannya, Muhidin menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan program-program prioritas.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan pada anggaran perubahan. Optimalisasi penyerapan anggaran menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Gubernur Muhidin.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa forum FGD ini bukan sekadar wadah diskusi, tetapi juga menjadi ruang penting bagi para pemimpin daerah untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi, serta merumuskan solusi bersama menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang.
Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Sayyid Idrus Al Habsyi, yang hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Akhmad Zulyadaini, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, FGD ini memberi manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi pengelolaan fiskal, khususnya menyangkut dana transfer dari pemerintah pusat yang akan menjadi bagian penting dalam APBD tahun 2026.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah konkret agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Ini penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sayyid Idrus.
FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat provinsi, akademisi, serta perwakilan instansi terkait yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan fiskal daerah. Diskusi berjalan dinamis dengan fokus pada strategi menghadapi tantangan transfer dana pusat yang semakin ketat, tuntutan akuntabilitas yang tinggi, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan regulasi nasional.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber pendapatan alternatif, memperkuat basis pajak daerah, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan agar setiap program pembangunan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar daerah di Kalimantan Selatan untuk saling mendukung dalam memperkuat strategi fiskal. Sinergi antardaerah dianggap krusial dalam menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.
Kegiatan yang dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Selatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Sekatan, H Muhidin. Dalam arahannya, Muhidin menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan program-program prioritas.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan pada anggaran perubahan. Optimalisasi penyerapan anggaran menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Gubernur Muhidin.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa forum FGD ini bukan sekadar wadah diskusi, tetapi juga menjadi ruang penting bagi para pemimpin daerah untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi, serta merumuskan solusi bersama menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang.
Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Sayyid Idrus Al Habsyi, yang hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Akhmad Zulyadaini, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, FGD ini memberi manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi pengelolaan fiskal, khususnya menyangkut dana transfer dari pemerintah pusat yang akan menjadi bagian penting dalam APBD tahun 2026.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah konkret agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Ini penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sayyid Idrus.
FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat provinsi, akademisi, serta perwakilan instansi terkait yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan fiskal daerah. Diskusi berjalan dinamis dengan fokus pada strategi menghadapi tantangan transfer dana pusat yang semakin ketat, tuntutan akuntabilitas yang tinggi, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan regulasi nasional.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber pendapatan alternatif, memperkuat basis pajak daerah, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan agar setiap program pembangunan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar daerah di Kalimantan Selatan untuk saling mendukung dalam memperkuat strategi fiskal. Sinergi antardaerah dianggap krusial dalam menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.
