REDAKSI8.COM, BANJAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2025 di Aula Guest House Sultan Sulaiman, Jalan A. Yani KM 38, pada Rabu (1/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah penting Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat serta mendukung deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjar, dr. H. Taufiq Norman Hidayat, menegaskan bahwa pengukuran IKN bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk langkah perbaikan di tahun-tahun mendatang.
“Sejauh mana Kabupaten Banjar mampu mendeteksi potensi ancaman sejak dini akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan daerah. Indeks ini menjadi cerminan kesiapan kita sekaligus bahan untuk perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya.
Hadir sebagai narasumber, Sayyid Muhammad Yusfirman Syah, dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik Konflik Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Indeks Kewaspadaan Nasional adalah alat ukur kualitas dan kuantitas kesiapsiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengantisipasi, serta mencegah sejak dini berbagai potensi ancaman terhadap NKRI.
“Data IKN harus dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, Kabupaten Banjar meraih skor IKN tertinggi se-Kalimantan Selatan dengan nilai 85,13, di atas rata-rata provinsi (77,44). Berikut peringkat IKN beberapa kabupaten/kota di Kalsel:
Adapun Kabupaten Banjar: 85,13, Banjarbaru: 82,09, Tapin: 81,50, Tanah Bumbu: 78,79, Balangan: 78,66, Barito Kuala: 76,84, Hulu Sungai Tengah: 76,38, Hulu Sungai Selatan: 75,36, Hulu Sungai Utara: 75,33, Kotabaru: 75,00, Tanah Laut: 74,87, Tabalong: 74,66, Kota Banjarmasin: 72,11
Narasumber lain, Fara Hayani, SP, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banjar, memaparkan materi tentang kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD yang sejalan dengan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar mengalami kenaikan signifikan sebesar 2,74 poin (3,78%) dalam periode 2020–2024, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Selain itu, tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,19 angka, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 1,16 poin dalam periode yang sama. Meski demikian, Fara menekankan perlunya percepatan pembangunan SDM, penguatan perlindungan sosial, serta upaya menekan angka pengangguran.
“Stabilitas politik, sosial, dan ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat harus terus diperkuat,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfostandi Kabupaten Banjar, Noor Syawly Syahri, menyoroti peran penting teknologi informasi dan media dalam mendukung kewaspadaan dini.
Menurutnya, derasnya arus informasi di era digital harus dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini, bukan sebaliknya menjadi celah penyebaran hoaks atau provokasi.
“Kewaspadaan informasi berarti kemampuan masyarakat untuk membedakan mana informasi benar dan salah. Ini mencakup sikap kritis, kehati-hatian dalam menyebarkan berita, serta menjaga keamanan data pribadi,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Bakesbangpol Kabupaten Banjar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Karang Taruna, Tokoh agama dan adat dan Lembaga pendidikan serta komunitas masyarakat
Semua elemen diharapkan aktif dalam deteksi dini potensi ancaman, mulai dari isu sosial, radikalisme, konflik horizontal, hingga bencana alam.
Dengan capaian IKN tertinggi se-Kalsel, Kabupaten Banjar menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah. Namun, tantangan ke depan tetap memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat, dan seluruh lapisan masyarakat agar Banjar tetap aman, rukun, dan kondusif.
Kegiatan ini menjadi langkah penting Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat serta mendukung deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjar, dr. H. Taufiq Norman Hidayat, menegaskan bahwa pengukuran IKN bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk langkah perbaikan di tahun-tahun mendatang.
“Sejauh mana Kabupaten Banjar mampu mendeteksi potensi ancaman sejak dini akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan daerah. Indeks ini menjadi cerminan kesiapan kita sekaligus bahan untuk perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya.
Hadir sebagai narasumber, Sayyid Muhammad Yusfirman Syah, dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik Konflik Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Indeks Kewaspadaan Nasional adalah alat ukur kualitas dan kuantitas kesiapsiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengantisipasi, serta mencegah sejak dini berbagai potensi ancaman terhadap NKRI.
“Data IKN harus dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, Kabupaten Banjar meraih skor IKN tertinggi se-Kalimantan Selatan dengan nilai 85,13, di atas rata-rata provinsi (77,44). Berikut peringkat IKN beberapa kabupaten/kota di Kalsel:
Adapun Kabupaten Banjar: 85,13, Banjarbaru: 82,09, Tapin: 81,50, Tanah Bumbu: 78,79, Balangan: 78,66, Barito Kuala: 76,84, Hulu Sungai Tengah: 76,38, Hulu Sungai Selatan: 75,36, Hulu Sungai Utara: 75,33, Kotabaru: 75,00, Tanah Laut: 74,87, Tabalong: 74,66, Kota Banjarmasin: 72,11
Narasumber lain, Fara Hayani, SP, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banjar, memaparkan materi tentang kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD yang sejalan dengan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar mengalami kenaikan signifikan sebesar 2,74 poin (3,78%) dalam periode 2020–2024, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Selain itu, tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,19 angka, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 1,16 poin dalam periode yang sama. Meski demikian, Fara menekankan perlunya percepatan pembangunan SDM, penguatan perlindungan sosial, serta upaya menekan angka pengangguran.
“Stabilitas politik, sosial, dan ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat harus terus diperkuat,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfostandi Kabupaten Banjar, Noor Syawly Syahri, menyoroti peran penting teknologi informasi dan media dalam mendukung kewaspadaan dini.
Menurutnya, derasnya arus informasi di era digital harus dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini, bukan sebaliknya menjadi celah penyebaran hoaks atau provokasi.
“Kewaspadaan informasi berarti kemampuan masyarakat untuk membedakan mana informasi benar dan salah. Ini mencakup sikap kritis, kehati-hatian dalam menyebarkan berita, serta menjaga keamanan data pribadi,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Bakesbangpol Kabupaten Banjar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Karang Taruna, Tokoh agama dan adat dan Lembaga pendidikan serta komunitas masyarakat
Semua elemen diharapkan aktif dalam deteksi dini potensi ancaman, mulai dari isu sosial, radikalisme, konflik horizontal, hingga bencana alam.
Dengan capaian IKN tertinggi se-Kalsel, Kabupaten Banjar menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah. Namun, tantangan ke depan tetap memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat, dan seluruh lapisan masyarakat agar Banjar tetap aman, rukun, dan kondusif.
