REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi dengan tema “Implementasi Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Mandiri Lantai III Kantor Dinas PUPRP Banjar, Selasa (16/9/2025).
Pentingnya Pemahaman Regulasi Baru
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, H. Gusti Abubakar, menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan di daerah wajib memahami substansi regulasi terbaru ini. Menurutnya, pemahaman yang utuh akan mempermudah implementasi serta memastikan bahwa pengawasan terhadap jasa konstruksi di Kabupaten Banjar berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
“Peraturan ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola jasa konstruksi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan dalam implementasinya,” tegas Gusti Abubakar di hadapan peserta
Paparan Substansi Peraturan Menteri PUPR
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Sri Sumami dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara detail mengenai substansi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, mulai dari:
– Mekanisme pengawasan proyek konstruksi di daerah.
– Peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan standar mutu dan keselamatan konstruksi.
– Standar-standar teknis yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi.
– Sanksi dan langkah korektif apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Sri Sumami juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, penyedia jasa konstruksi, hingga pengawas lapangan, untuk memastikan peraturan ini benar-benar diterapkan secara konsisten.
Peserta dan Lintas Kelembagaan yang Hadir
Sosialisasi ini tidak hanya diikuti jajaran internal PUPRP, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Banjar, perwakilan dari Bank Kalsel Cabang Martapura, serta sejumlah perwakilan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kehadiran lintas kelembagaan ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan proyek konstruksi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pihak swasta.
Harapan untuk Tata Kelola Konstruksi yang Lebih Baik
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif terkait regulasi baru di bidang jasa konstruksi. Dengan penerapan peraturan tersebut, proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan lebih tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas.
Selain itu, penerapan pengawasan berbasis regulasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi penyelenggaraan proyek konstruksi di daerah.
“Dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang konsisten, aturan ini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi penerima manfaat dari hasil pembangunan,” pungkas Sri Sumami.
Dengan adanya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik, profesional, dan sesuai regulasi.
Pentingnya Pemahaman Regulasi Baru
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, H. Gusti Abubakar, menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan di daerah wajib memahami substansi regulasi terbaru ini. Menurutnya, pemahaman yang utuh akan mempermudah implementasi serta memastikan bahwa pengawasan terhadap jasa konstruksi di Kabupaten Banjar berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
“Peraturan ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola jasa konstruksi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan dalam implementasinya,” tegas Gusti Abubakar di hadapan peserta
Paparan Substansi Peraturan Menteri PUPR
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Sri Sumami dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara detail mengenai substansi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, mulai dari:
– Mekanisme pengawasan proyek konstruksi di daerah.
– Peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan standar mutu dan keselamatan konstruksi.
– Standar-standar teknis yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi.
– Sanksi dan langkah korektif apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Sri Sumami juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, penyedia jasa konstruksi, hingga pengawas lapangan, untuk memastikan peraturan ini benar-benar diterapkan secara konsisten.
Peserta dan Lintas Kelembagaan yang Hadir
Sosialisasi ini tidak hanya diikuti jajaran internal PUPRP, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Banjar, perwakilan dari Bank Kalsel Cabang Martapura, serta sejumlah perwakilan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kehadiran lintas kelembagaan ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan proyek konstruksi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pihak swasta.
Harapan untuk Tata Kelola Konstruksi yang Lebih Baik
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif terkait regulasi baru di bidang jasa konstruksi. Dengan penerapan peraturan tersebut, proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan lebih tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas.
Selain itu, penerapan pengawasan berbasis regulasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi penyelenggaraan proyek konstruksi di daerah.
“Dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang konsisten, aturan ini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi penerima manfaat dari hasil pembangunan,” pungkas Sri Sumami.
Dengan adanya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik, profesional, dan sesuai regulasi.
