DPUPRP Kabupaten Banjar Gelar FGD Revisi RDTR Gambut–Kertak Hanyar, Fokus pada Sinkronisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

REDAKSI8.COM, BANJAR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Banjar menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) terkait Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel Banjarmasin, Senin (8/9/2025), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang berperan langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di kawasan strategis tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Bappeda, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Disbudporapar, Bagian Umum, akademisi, hingga unsur swasta yang bergerak di sektor properti dan jasa. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelaraskan rencana pembangunan Gambut–Kertak Hanyar dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan, sinkronisasi, dan validasi terhadap materi teknis revisi RDTR. Hal ini penting agar dokumen tata ruang yang disusun benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan, sekaligus mengantisipasi dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang di wilayah yang menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju Kota Banjarmasin tersebut.

Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, H. Gusti Abubakar, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan RDTR yang adaptif dan implementatif memiliki peran vital. Menurutnya, RDTR bukan hanya dokumen teknis, melainkan landasan hukum yang mengikat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, keberadaan RDTR juga sangat mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

“Wilayah Gambut–Kertak Hanyar saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kita melihat pertumbuhan infrastruktur, kawasan perumahan, hingga sektor perdagangan dan jasa yang semakin masif. Kondisi ini menuntut RDTR yang ada untuk segera direvisi, agar tetap relevan dan mampu mengarahkan pembangunan ke arah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam forum diskusi, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya:
1. Penyesuaian zonasi ruang sesuai kondisi eksisting di lapangan sekaligus mengakomodasi rencana investasi baru.
2. Penguatan jaringan prasarana dan utilitas kawasan, seperti jalan, drainase, dan jaringan listrik, agar mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
4. Integrasi rencana tata ruang dengan RTRW Kabupaten Banjar serta RTR Nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
5. Dukungan penuh terhadap sistem perizinan OSS berbasis risiko, yang membutuhkan kejelasan zonasi dan aturan pemanfaatan ruang.

Selain itu, peserta FGD juga mengemukakan sejumlah masukan tambahan, antara lain pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang ramah transportasi publik, penyediaan ruang usaha untuk UMKM lokal, hingga solusi penataan kawasan rawan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di wilayah Gambut–Kertak Hanyar.

Hasil dari FGD ini akan dirangkum dan dimasukkan dalam dokumen teknis revisi RDTR. Dokumen tersebut nantinya dilengkapi dengan peta digital berskala 1:5000 dan sistem informasi geospasial terintegrasi, sehingga lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat maupun investor.

Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan revisi RDTR ini dapat rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui tahap penyempurnaan dan harmonisasi, dokumen akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjadi pedoman pembangunan di kawasan Gambut–Kertak Hanyar.

Dengan revisi RDTR yang lebih komprehensif, diharapkan kawasan Gambut–Kertak Hanyar tidak hanya berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga sebagai wilayah yang tertata, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.