REDAKSI8.COM, BANJAR -7 Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap para pelaku IKM di wilayah Kecamatan Martapura, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan wasdal ini menyasar para pelaku usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap pelaku IKM tidak hanya sekadar memiliki izin usaha, tetapi juga mampu memenuhi kewajiban administratif dan teknis sesuai ketentuan perundangan.
Tim pengawasan dari Bidang Perindustrian DKUMPP Banjar turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi berbagai aspek legalitas dan kesesuaian usaha, khususnya terkait pengendalian izin usaha industri. Langkah ini merujuk pada Permenperin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor perindustrian.
Kepala Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri, M. Fahruzzaini, menjelaskan bahwa kegiatan wasdal bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen pemerintah untuk membina pelaku IKM agar usahanya semakin tertata.
“Wasdal ini rutin kami gelar setiap bulan. Kami melakukan verifikasi mendetail terhadap sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi setelah memperoleh NIB. Mulai dari kepemilikan akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), pelaporan data industri, kesesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dengan jenis usaha, hingga kelengkapan sertifikasi produk. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti PIRT, Halal, Merek, BPOM, SIPA, maupun SNI,” paparnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan kali ini, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian data. Beberapa di antaranya adalah nomor telepon yang tercantum dalam NIB tidak aktif atau bukan milik pemilik usaha, alamat usaha yang tidak lagi relevan, hingga KBLI yang tidak sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya. Tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum menuntaskan kewajiban sertifikasi produk, padahal hal itu sangat penting untuk menjamin keamanan sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasaran.
“Setiap temuan langsung kami tindak lanjuti dengan pembinaan dan pemberian saran perbaikan. Kami berharap pelaku usaha segera memperbaiki data serta melengkapi persyaratan yang masih kurang. Dengan begitu, usaha mereka bisa berkembang lebih baik dan terhindar dari kendala legalitas di kemudian hari,” tambah Fahruzzaini.
Sementara itu, Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, menegaskan pentingnya kegiatan wasdal sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor IKM. Menurutnya, IKM adalah salah satu pilar penting perekonomian Kabupaten Banjar yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi regulasi maupun pembinaan.
“Pengawasan ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, justru sebaliknya. Kami ingin memastikan semua pelaku IKM berjalan sesuai aturan, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih optimal. Jika izin dan sertifikasi sudah lengkap, otomatis produk mereka lebih mudah diterima di pasar, baik lokal maupun nasional, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor,” tegas Made.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa hasil wasdal akan dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah ke depan. Data yang diperoleh tidak hanya dipakai untuk pembinaan individu pelaku usaha, tetapi juga sebagai gambaran nyata kondisi IKM di Kabupaten Banjar.
“Dari sini, kami bisa merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, baik berupa pendampingan, pelatihan, maupun dukungan akses permodalan. Tujuannya jelas, agar IKM di Banjar semakin tumbuh dan berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Dengan adanya pengawasan rutin ini, DKUMPP Banjar berharap pelaku IKM semakin sadar pentingnya legalitas usaha. Selain itu, wasdal juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha demi menciptakan ekosistem industri yang sehat, berdaya saing, serta mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Kegiatan wasdal ini menyasar para pelaku usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap pelaku IKM tidak hanya sekadar memiliki izin usaha, tetapi juga mampu memenuhi kewajiban administratif dan teknis sesuai ketentuan perundangan.
Tim pengawasan dari Bidang Perindustrian DKUMPP Banjar turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi berbagai aspek legalitas dan kesesuaian usaha, khususnya terkait pengendalian izin usaha industri. Langkah ini merujuk pada Permenperin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor perindustrian.
Kepala Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri, M. Fahruzzaini, menjelaskan bahwa kegiatan wasdal bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen pemerintah untuk membina pelaku IKM agar usahanya semakin tertata.
“Wasdal ini rutin kami gelar setiap bulan. Kami melakukan verifikasi mendetail terhadap sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi setelah memperoleh NIB. Mulai dari kepemilikan akun SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), pelaporan data industri, kesesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dengan jenis usaha, hingga kelengkapan sertifikasi produk. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti PIRT, Halal, Merek, BPOM, SIPA, maupun SNI,” paparnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan kali ini, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian data. Beberapa di antaranya adalah nomor telepon yang tercantum dalam NIB tidak aktif atau bukan milik pemilik usaha, alamat usaha yang tidak lagi relevan, hingga KBLI yang tidak sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya. Tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum menuntaskan kewajiban sertifikasi produk, padahal hal itu sangat penting untuk menjamin keamanan sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasaran.
“Setiap temuan langsung kami tindak lanjuti dengan pembinaan dan pemberian saran perbaikan. Kami berharap pelaku usaha segera memperbaiki data serta melengkapi persyaratan yang masih kurang. Dengan begitu, usaha mereka bisa berkembang lebih baik dan terhindar dari kendala legalitas di kemudian hari,” tambah Fahruzzaini.
Sementara itu, Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, menegaskan pentingnya kegiatan wasdal sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor IKM. Menurutnya, IKM adalah salah satu pilar penting perekonomian Kabupaten Banjar yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi regulasi maupun pembinaan.
“Pengawasan ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, justru sebaliknya. Kami ingin memastikan semua pelaku IKM berjalan sesuai aturan, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih optimal. Jika izin dan sertifikasi sudah lengkap, otomatis produk mereka lebih mudah diterima di pasar, baik lokal maupun nasional, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor,” tegas Made.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa hasil wasdal akan dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah ke depan. Data yang diperoleh tidak hanya dipakai untuk pembinaan individu pelaku usaha, tetapi juga sebagai gambaran nyata kondisi IKM di Kabupaten Banjar.
“Dari sini, kami bisa merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, baik berupa pendampingan, pelatihan, maupun dukungan akses permodalan. Tujuannya jelas, agar IKM di Banjar semakin tumbuh dan berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Dengan adanya pengawasan rutin ini, DKUMPP Banjar berharap pelaku IKM semakin sadar pentingnya legalitas usaha. Selain itu, wasdal juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha demi menciptakan ekosistem industri yang sehat, berdaya saing, serta mampu menyerap tenaga kerja lokal.
