REDAKSI8.COM, TAPTENG – Di bawah terik matahari Manduamas, deru kendaraan rombongan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, terdengar memasuki areal kebun sawit tua. Hari itu, Rabu (3/9/2025), bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ia datang membawa kabar yang sudah lama dinanti warga: 451 hektare tanah negara yang dikuasai PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) akhirnya direbut kembali untuk rakyat dan negara.
Dari total itu, 100 hektare resmi dihibahkan ke Kementerian Pertahanan untuk pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 905 TNI AD.
“Puluhan tahun tanah negara ini dikelola tanpa izin. Hari ini kita rebut kembali untuk rakyat dan negara. Tidak ada lagi cincai-cincai, ini tanah Ibu Pertiwi,” tegas Masinton, diiringi tepuk tangan warga yang hadir.
Bagi warga Manduamas, kabar ini ibarat membuka lembaran baru. Selama puluhan tahun, mereka hanya bisa menyaksikan lahan luas dikuasai perusahaan, tanpa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Akhirnya tanah ini kembali ke negara. Kami bersyukur, paling tidak ada kepastian untuk masa depan daerah ini,” ucap Jefri Sihombing (48), warga yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Sementara itu, Rosmaida br. Hutabarat (52), seorang ibu rumah tangga, berharap pembangunan markas TNI bisa mendatangkan kehidupan baru. “Kalau ada batalyon di sini, mungkin ekonomi kami lebih hidup. Ada warung, ada pekerjaan baru, dan kampung ini lebih aman,” katanya dengan mata berbinar.
Pembangunan Yonif 905 di Manduamas bukan kebetulan. Lokasi ini dianggap strategis untuk memperkuat jalur pantai barat Sumatra Utara, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan Aceh.
Langkah ini juga selaras dengan kebijakan pertahanan nasional Presiden Prabowo Subianto, yang pada Agustus lalu menegaskan pengembangan kekuatan pertahanan, termasuk pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia.
“Dengan adanya Batalyon 905 di Manduamas, TNI bisa lebih cepat menjangkau wilayah pantai barat, bahkan hingga Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, dan perbatasan Aceh,” jelas Masinton.
Dandim 0211/TT Letkol Inf Fernando Batubara menegaskan, lahan hibah ini tak boleh lagi diganggu. “Ini tanah negara, bukan milik perusahaan. Kalau sudah diambil alih, tidak boleh ada lagi aktivitas PT SGSR,” tegasnya.
Selain 100 hektare untuk markas TNI, Pemkab Tapteng berencana memanfaatkan sisa lahan bagi kepentingan publik, termasuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Di tengah hamparan tanah yang kini kembali ke negara, warga Manduamas memandang dengan harapan baru. Tanah yang dulu dikuasai perusahaan, kini akan menjadi bagian dari pertahanan bangsa sekaligus memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Dari total itu, 100 hektare resmi dihibahkan ke Kementerian Pertahanan untuk pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 905 TNI AD.
“Puluhan tahun tanah negara ini dikelola tanpa izin. Hari ini kita rebut kembali untuk rakyat dan negara. Tidak ada lagi cincai-cincai, ini tanah Ibu Pertiwi,” tegas Masinton, diiringi tepuk tangan warga yang hadir.
Bagi warga Manduamas, kabar ini ibarat membuka lembaran baru. Selama puluhan tahun, mereka hanya bisa menyaksikan lahan luas dikuasai perusahaan, tanpa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Akhirnya tanah ini kembali ke negara. Kami bersyukur, paling tidak ada kepastian untuk masa depan daerah ini,” ucap Jefri Sihombing (48), warga yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Sementara itu, Rosmaida br. Hutabarat (52), seorang ibu rumah tangga, berharap pembangunan markas TNI bisa mendatangkan kehidupan baru. “Kalau ada batalyon di sini, mungkin ekonomi kami lebih hidup. Ada warung, ada pekerjaan baru, dan kampung ini lebih aman,” katanya dengan mata berbinar.
Pembangunan Yonif 905 di Manduamas bukan kebetulan. Lokasi ini dianggap strategis untuk memperkuat jalur pantai barat Sumatra Utara, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan Aceh.
Langkah ini juga selaras dengan kebijakan pertahanan nasional Presiden Prabowo Subianto, yang pada Agustus lalu menegaskan pengembangan kekuatan pertahanan, termasuk pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia.
“Dengan adanya Batalyon 905 di Manduamas, TNI bisa lebih cepat menjangkau wilayah pantai barat, bahkan hingga Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, dan perbatasan Aceh,” jelas Masinton.
Dandim 0211/TT Letkol Inf Fernando Batubara menegaskan, lahan hibah ini tak boleh lagi diganggu. “Ini tanah negara, bukan milik perusahaan. Kalau sudah diambil alih, tidak boleh ada lagi aktivitas PT SGSR,” tegasnya.
Selain 100 hektare untuk markas TNI, Pemkab Tapteng berencana memanfaatkan sisa lahan bagi kepentingan publik, termasuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Di tengah hamparan tanah yang kini kembali ke negara, warga Manduamas memandang dengan harapan baru. Tanah yang dulu dikuasai perusahaan, kini akan menjadi bagian dari pertahanan bangsa sekaligus memberi manfaat nyata bagi rakyat.
