REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp75 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumlah tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik yang disampaikan pada 27 Juli 2024 dengan status verifikasi administratif lengkap.
Syahariah bukanlah nama asing di panggung politik Kaltim. Ia merupakan adik dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sekaligus kakak dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Saat ini, ia menempati sejumlah posisi strategis di DPRD Kaltim, antara lain sebagai anggota Komisi IV, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Fraksi Golkar.
Namun, berbeda dari banyak pejabat publik lainnya yang umumnya melaporkan kekayaan hingga miliaran rupiah, total harta Syahariah tercatat hanya Rp75 juta.
Jumlah ini bahkan jauh dibandingkan dengan kekayaan sang adik, Rudy Mas’ud, yang berdasarkan laporan LHKPN memiliki aset sebesar Rp166 miliar.
Dalam laporannya, Syahariah tidak memiliki tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, maupun harta bergerak lainnya.
Seluruh kekayaannya tercatat dalam bentuk kas/setara kas, tanpa utang.
Rincian Kekayaan Syahariah Mas’ud terdiri dari:
1. Tanah dan Bangunan: Rp0
2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp0
3. Harta Bergerak Lainnya: Rp0
4. Surat Berharga: Rp0
5. Kas/Setara Kas: Rp75.000.000
6. Harta Lainnya: Rp0
7. Utang: Rp0
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Selasa (02/09), Syahariah Mas’ud membenarkan laporan tersebut.
“Betul, kalau itu memang laporan sesuai dengan di kantor. Kan saya kemarin di DPD Golkar yang masukkan anggota saya,” ujarnya.
Menanggapi nilai hartanya yang relatif kecil, Syahariah justru balik bertanya. Menurutnya, laporan tersebut telah apa adanya.
“Terus maunya bagaimana? Orang-orang juga banyak balikin lagi, kalau hartanya banyak dimasukkan, untuk apa dipromosikan?” katanya.
Ia menegaskan, kewajiban utama pejabat publik adalah melaporkan kekayaan sesuai aturan, bukan untuk memamerkan aset.
“Kenapa orang mau tahu saya punya duit atau harta? Emang ada masalah dengan orang ya? Tidak semua pejabat negara itu menampakkan hartanya,” tegasnya.
Sebagai informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kewajiban setiap pejabat negara kepada KPK.
Laporan itu berfungsi sebagai bentuk transparansi dan pencegahan korupsi, sekaligus menjadi tolok ukur integritas pejabat publik.
Melalui LHKPN, masyarakat dapat menilai jumlah kekayaan pejabat, sumber perolehannya, serta kewajaran pertumbuhan aset berdasarkan jabatan dan penghasilan.
