REDAKSI8.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan dengan menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (15/7/2025) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Rakernis bertema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini bertujuan mengharmonisasikan kebijakan tata ruang laut nasional dalam mendukung visi ekonomi biru dan penguatan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri para gubernur se-Indonesia atau perwakilannya.
Dalam sambutannya, Menteri Sakti menekankan pentingnya transformasi sektor kelautan menuju ekonomi biru, yakni pemanfaatan laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. “Ekonomi biru adalah jalan masa depan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, yang turut mendampingi Gubernur Muhidin, menyampaikan bahwa Rakernis ini sangat relevan dengan visi pembangunan daerah Kalsel, terutama terkait perubahan iklim, kawasan konservasi, dan perdagangan karbon (carbon trading).
“Sesuai arahan Pak Gubernur, Kalimantan Selatan sudah memulai langkah nyata seperti penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta rehabilitasi terumbu karang. Sementara untuk perdagangan karbon, masih dalam tahap kajian mendalam, dan insyaallah akan direalisasikan pada 2026,” ujar Rusdi.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan ruang laut yang terencana akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan meningkatkan ekonomi pesisir di Kalimantan Selatan.
Rakernis ini diisi dengan berbagai paparan strategis lintas kementerian. Beberapa di antaranya:
– Kebijakan Pemerataan Pembangunan Pesisir dan Pulau Kecil oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Wilayah.
– Dukungan Tata Ruang Laut untuk Swasembada Pangan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
– Integrasi Tata Ruang dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045 oleh Bappenas.
– Sinkronisasi Tata Ruang Daerah dan Nasional oleh Kemendagri.
– Praktik Baik Penataan Ruang Laut oleh Gubernur Jawa Barat.
Rakernis ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola laut sebagai sumber daya strategis. Bagi Kalimantan Selatan, ini sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program-program kelautan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Berkejaran dengan Waktu, Tim SAR Hadapi Risiko Habitat Buaya dalam Pencarian Remaja di Tanah Bumbu
REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU - Operasi pencarian terhadap AR (15), seorang remaja yang diduga kuat diterkam buaya di Sungai Desa Karang...
