REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) terus mendorong budaya kerja birokrasi yang produktif dan terukur. Kamis pagi (3/7/2025), Bappedalitbang menggelar Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat tahun ini.
Bertempat di Klinik Perencanaan Bappedalitbang, kegiatan ini diikuti seluruh PPPK internal dengan antusias. Tidak hanya bersifat formalitas, sosialisasi ini dikemas interaktif dan aplikatif agar para pegawai baru langsung memahami peran penting SKP dalam sistem kepegawaian modern.
Kasubbag Umpeg Bappedalitbang, Gusti Zulfah Noor Rahmah, yang memimpin kegiatan, menekankan bahwa SKP bukan sekadar lembar isian rutin, melainkan fondasi penilaian kinerja dan arah pencapaian hasil kerja pegawai.
“Setiap ASN dan PPPK wajib menyusun SKP. Ini bukan formalitas belaka, melainkan bagian dari sistem manajemen kinerja berbasis hasil. SKP adalah alat ukur kontribusi kita dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Zulfah juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap SKP akan langsung dilakukan oleh atasan masing-masing, sesuai pembagian tugas dan target kerja. Hal ini bertujuan memastikan tiap pegawai memahami posisi dan tanggung jawabnya secara konkret.
Untuk mempermudah pemahaman teknis, staf Subbag Umpeg, Rizky Irmita Novianti, turut memberikan paparan mendalam tentang proses penyusunan SKP secara digital melalui aplikasi e-Kinerja.
“Kita mulai dari identifikasi tugas pokok, merumuskan indikator, hingga tata cara pelaporan triwulan secara elektronik. Harapannya semua PPPK bisa langsung praktik,” jelas Rizky di depan peserta.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan. Salah satunya, Noor Aina dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring (PPM), mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini.
“Kami yang baru tentu masih butuh arahan. Penjelasan hari ini sangat membantu kami memahami hak dan kewajiban sebagai PPPK. Jadi lebih percaya diri menyusun SKP,” ucapnya penuh semangat.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal Pemkab Banjar dalam membangun birokrasi yang bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga efektif dan akuntabel. Dengan pemahaman SKP yang baik, diharapkan para PPPK baru bisa langsung berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bertempat di Klinik Perencanaan Bappedalitbang, kegiatan ini diikuti seluruh PPPK internal dengan antusias. Tidak hanya bersifat formalitas, sosialisasi ini dikemas interaktif dan aplikatif agar para pegawai baru langsung memahami peran penting SKP dalam sistem kepegawaian modern.
Kasubbag Umpeg Bappedalitbang, Gusti Zulfah Noor Rahmah, yang memimpin kegiatan, menekankan bahwa SKP bukan sekadar lembar isian rutin, melainkan fondasi penilaian kinerja dan arah pencapaian hasil kerja pegawai.
“Setiap ASN dan PPPK wajib menyusun SKP. Ini bukan formalitas belaka, melainkan bagian dari sistem manajemen kinerja berbasis hasil. SKP adalah alat ukur kontribusi kita dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Zulfah juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap SKP akan langsung dilakukan oleh atasan masing-masing, sesuai pembagian tugas dan target kerja. Hal ini bertujuan memastikan tiap pegawai memahami posisi dan tanggung jawabnya secara konkret.
Untuk mempermudah pemahaman teknis, staf Subbag Umpeg, Rizky Irmita Novianti, turut memberikan paparan mendalam tentang proses penyusunan SKP secara digital melalui aplikasi e-Kinerja.
“Kita mulai dari identifikasi tugas pokok, merumuskan indikator, hingga tata cara pelaporan triwulan secara elektronik. Harapannya semua PPPK bisa langsung praktik,” jelas Rizky di depan peserta.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan. Salah satunya, Noor Aina dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring (PPM), mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini.
“Kami yang baru tentu masih butuh arahan. Penjelasan hari ini sangat membantu kami memahami hak dan kewajiban sebagai PPPK. Jadi lebih percaya diri menyusun SKP,” ucapnya penuh semangat.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal Pemkab Banjar dalam membangun birokrasi yang bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga efektif dan akuntabel. Dengan pemahaman SKP yang baik, diharapkan para PPPK baru bisa langsung berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
