REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sekjen Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025 secara virtual.
Selain membahas langkah kongkret terkait pengendalian inflasi, dalam rakor juga mengupdate pelaksanaan program Strategis Nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dari seluruh daerah di Indonesia.
Diantaranya, mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena masih ada 260 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bukan hanya program pembangunan 3 juta rumah, daerah masih ada yang belum menetapkan perkada pembebasan BPHTB dan retribusi PBG,” ujar Tomsi.
Selain itu, Tomsi juga meminta update pelaksanaan Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program sekolah rakyat.
“Dan pelaksanaan program pembangunan SMA unggul garuda (Sugar) dari seluruh daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Sulkan menyampaikan, kondisi inflasi di Kalsel sampai saat ini aman dan terkendali.
Pada Minggu pertama Juni 2025 Inflasi di Kalsel terkendali dengan angka inflasi berada di 1,25 persen.
“Ini masih di bawah rata-rata inflasi nasional diangka 1,60 persen. Dan beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu daging ayam ras dan cabai merah,” jelasnya.
Sedangkan, untuk indeka perkembangan harga (IPH), katanya Kalsel berada pada angka -0,32 persen. Ini di atas nasional yang menduduki angka -0,37 persen.
“IPH Kabupaten tertinggi di Kalsel adalah Tapin yang mencapai angka 0,25 persen, sedangkan terendah di HSS -0,42 persen,” sebutnya.
Kendati demikian, dari rakor ini menurut Sulkan, ada catatan untuk Provinsi Kalsel, yakni mengenai realisasi dana dekonsentrasi.
“Di Pemprov Kalsel masih 0,00 persen untuk realisasinya, dan ini agar dilakukan percepatan,” tutupnya.
