REDAKSI8.COM, PASER – Upaya memperkuat karakter bangsa dan menanamkan semangat kebangsaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kolaborasi dengan DPRD Kaltim. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut terlihat dari giat sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kaltim, H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos., M.Si di wilayah selatan provinsi, tepatnya di Desa Brewe, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.
Pada kesempatan tersebut, Andi Faisal mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penguatan nilai-nilai ideologi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, lingkungan keluarga, organisasi sosial, hingga pemerintahan.
Acara yang digelar di tengah antusiasme masyarakat itu dihadiri ratusan warga yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, serta perangkat desa. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pemahaman ideologi negara dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Dalam kegiatan ini, Andi Faisal menghadirkan dua narasumber yang berkompeten dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser. Mereka adalah Achmad Hartono, S.Sos., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Hendri Sutrisno, S.H., S.Sos. Keduanya memberikan pemaparan yang mendalam mengenai latar belakang lahirnya perda tersebut, substansi regulasinya, serta urgensi pelaksanaannya di tengah masyarakat. Acara juga dipandu secara komunikatif oleh Ahmad Syafik selaku moderator.
Dalam sambutannya, Andi Faisal menegaskan bahwa Perda ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah lunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.
“Pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan formal. Ini adalah tugas kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih dari sekadar pemahaman normatif, politisi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar hafalan, melainkan harus dihayati dan diamalkan sebagai panduan moral dan etika dalam bersikap dan bertindak di tengah masyarakat.
“Kita harus membumikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Nilai-nilainya harus terasa dalam tindakan kita sehari-hari: saling menghormati, tolong-menolong, adil, dan cinta tanah air,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan tentang bahaya penyebaran informasi palsu dan provokatif yang marak di era digital. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali wawasan kebangsaan yang kuat agar tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan.
“Di tengah keterbukaan informasi saat ini, kita perlu memperkuat pertahanan ideologi bangsa. Generasi muda, khususnya, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan serta tanggapan kritis, menunjukkan adanya semangat untuk turut serta dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui isi dari Perda Nomor 9 Tahun 2023, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam lingkungan masing-masing. Wawasan kebangsaan bukan sekadar teori, tetapi harus menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berorientasi pada kemajuan bersama.
Dengan pendekatan yang humanis dan edukatif, Andi Faisal kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum dan kebijakan publik yang relevan. Ia berjanji akan terus hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta memastikan bahwa peraturan daerah yang telah disahkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat.
