REDAKSI8.COM, KUTAI KARTANEGARA — Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan urgensi penguatan demokrasi lokal sebagai fondasi krusial dalam menciptakan ketahanan manusia (human security) di tingkat daerah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, dalam rangkaian kegiatan bertema Human Security yang membahas kedalaman relasi antara demokrasi daerah, kesejahteraan rakyat, dan sistem ketahanan sosial-politik.
Kegiatan ini dihadiri oleh lintas elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta warga dari berbagai latar belakang sosial, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut diskusi seputar dinamika demokrasi dan pemerintahan daerah.
Diskusi ini dimoderatori oleh Hery Kiswoyo dan menghadirkan Endro S Effendi sebagai narasumber utama yang memberikan perspektif akademis dan praktis terkait konsep demokrasi lokal dan desentralisasi.
Dalam paparannya, Akhmed Reza menjelaskan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal tidak bisa dilepaskan dari semangat reformasi yang melahirkan kebijakan desentralisasi.
Menurutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting yang memberikan ruang luas bagi daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Desentralisasi adalah langkah konkret menuju pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat lebih cepat dan efisien. Pemerintah daerah menjadi lebih dekat dengan rakyat dan memiliki daya inisiatif lebih besar untuk berinovasi,” ujar Reza dengan tegas.
Ia menekankan, kewenangan yang kini dimiliki pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Demokrasi yang kuat, menurut Reza, adalah demokrasi yang tidak berhenti pada pemilihan umum saja, melainkan menyentuh aspek keseharian warga melalui pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih lanjut, Reza mengurai bahwa human security atau ketahanan manusia merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks demokrasi lokal.
Ia menjelaskan bahwa keamanan manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik seperti perlindungan dari kekerasan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik yang memastikan warga bisa hidup dengan layak, bebas dari rasa takut, dan bebas dari kekurangan.
“Demokrasi harus mampu menjamin kebutuhan dasar warga. Jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan kebebasan berekspresi, maka demokrasi itu belum sepenuhnya berjalan. Maka dari itu, demokrasi lokal harus dirancang untuk memperkuat seluruh aspek keamanan manusia,” jelasnya.
Reza menyinggung tentang karakter sistem pemerintahan Indonesia yang menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Namun, dalam praktiknya, terdapat mekanisme kerja yang turut mengadopsi prinsip-prinsip parlementer, khususnya dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.
“Meski sistem kita presidensial, keseimbangan kekuasaan tetap penting dijaga. Pemerintah harus akuntabel kepada rakyat, dan DPRD sebagai lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Demokrasi akan sehat jika seluruh unsur menjalankan peran masing-masing dengan transparan dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Tidak hanya menyampaikan gagasan, Reza juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam proses demokrasi di daerah.
Ia menekankan, kemajuan sebuah wilayah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan pembangunan, hingga pelaksanaan program-program daerah.
“Perubahan tidak mungkin datang dari atas saja. Kita butuh keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, pemuda, tokoh-tokoh agama, serta seluruh kelompok sosial untuk mengawal jalannya pemerintahan. Jika semua pihak merasa punya tanggung jawab, maka demokrasi kita akan tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Diskusi yang berlangsung hangat ini pun diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif, memperlihatkan kepedulian warga terhadap isu-isu lokal, mulai dari distribusi anggaran hingga kebijakan perlindungan sosial.
Dalam penutupnya, Reza mengungkapkan harapan besar agar kesadaran politik dan demokrasi masyarakat terus tumbuh, demi menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, aman, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan.
“Demokrasi lokal adalah benteng pertama dari ketahanan kita sebagai bangsa. Jika daerah kuat, maka negara ini juga akan kuat. Mari kita jaga dan bangun bersama demokrasi kita, untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Reza dengan optimistis.
