REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Pembangunan kolam renang senilai Rp9 miliar yang sedang dibangun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sangatta Utara, Kutai Timur, kini terancam gagal terlaksana setelah adanya konflik antara kontraktor pelaksana dan toko penyedia material.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 ini kini menghadapi penghentian pasokan bahan bangunan, yang berpotensi menunda atau bahkan menghentikan pembangunan kolam renang tersebut.

Proyek kolam renang ini merupakan bagian dari upaya mendukung program unggulan sekolah di bidang pendidikan maritim. Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kaltim, pelaksana proyek adalah CV. Kalembo Ade Mautama.
Kolam renang ini direncanakan untuk mendukung kurikulum kelautan yang menjadi fokus utama di SMK Negeri 2 Sangatta Utara.
Namun, masalah mulai muncul ketika toko penyedia material, Berlian Jaya Abadi, memutuskan untuk menghentikan pasokan bahan bangunan karena perselisihan internal dengan pihak kontraktor.
Konflik ini menimbulkan kekhawatiran proyek tersebut tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Mei 2025.
Hal ini tentu akan mengganggu kegiatan pembelajaran siswa, terutama mengingat pentingnya kolam renang sebagai fasilitas penunjang kurikulum maritim yang telah direncanakan dengan matang.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menanggapi serius permasalahan ini. Ia menyayangkan keterlambatan yang terjadi dan menegaskan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, termasuk Dinas Pendidikan, kontraktor, dan penyedia material, harus segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Memang sudah terjadi keterlambatan, tetapi Dinas Pendidikan bersama kontraktor dan penyedia material harus mencari solusi cepat agar proyek ini tidak terhambat lebih jauh,” ujar Agus Aras dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa anggaran sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan kolam renang ini masih tergolong wajar, mengingat spesifikasi khusus yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran di bidang kelautan.
“Kolam renang yang dibangun ini bukan hanya untuk rekreasi, melainkan untuk mendukung program pendidikan maritim di SMK. Jadi, tentu ada standar yang berbeda dalam hal spesifikasi dan kualitasnya,” jelas Agus. Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi dan kejuruan di Kaltim, yang akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Agus Aras juga menegaskan bahwa keterlambatan dalam pembangunan kolam renang ini dapat berdampak buruk tidak hanya pada anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga pada masa depan siswa yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.
Sebagai bagian dari Perencanaan Berbasis Data (PBD), proyek ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan pendidikan kejuruan di Kaltim dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan secara keseluruhan.
“Kalau memang proyek ini tidak selesai tepat waktu, maka Dinas Pendidikan harus segera melakukan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan proyek ini tetap berjalan sesuai target. Ini adalah investasi besar untuk masa depan pendidikan kita,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, Agus Aras juga membuka kemungkinan untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek dalam waktu dekat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat segera menemukan solusi atas masalah yang ada, sehingga pembangunan kolam renang tersebut dapat dilanjutkan dan selesai tepat waktu, sesuai dengan harapan semua pihak.