REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Plt Gubernur Kalsel Haji Muhidin, menyerahkan Penghargaan Ombusdman RI Tahun 2024, di acara Penganugerahan predikat kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah, kepolisian resor, dan kantor pelayanan di Provinsi Kalsel Tahun 2024, di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Rabu (11/12/2024).
Di acara tersebut, sejumlah perwakilan bupati dan walikota di wilayah Kalimantan Selatan menerima penghargaan dari Plt Gubernur Kalsel.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berada di zona hijau dengan nilai 94,48.
Nilai tersebut menjadikan Provinsi Kalsel masuk dalam 10 provinsi terbaik secara nasional di tahun 2024.
Plh Gubernur Kalsel Haji Muhidin menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI atas penilaian terhadap Pemprov dan pihak lainnya di Kalsel.
Dia pun tetap dengan lapang dada menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik di Kalsel kedepannya.
“Supaya bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor,” katanya.
Pemprov Kalsel ujar Haji Muhidin berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, polri, dan seluruh ASN yang telah berdedikasi dalam masalah ini,” ujarnya.
Tak lupa, H. Muhidin menyampaikan harapan, anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.
“Mari kita Bekerja Bersama, Merangkul Bersama untuk Kalsel yang lebih baik,” ajak H Muhidin.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan tersebut selain penilaian, diharapkan dapat berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.
Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional di tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi Pemda pertama lokus Pemda dalam dua tahun berturut-turut, dan terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.
Resume yang didapat juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi yakni 9,57 dari 135 lokus yang dinilai.
Selanjutnya, seluruh jajaran Polres di Kalsel mendatang nilai di atas poin 90.
Hasil baik itu bagi Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.
“Penilaian ini tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” ujarnya.
Penyerahan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota nilai tertinggi dilakukan Plt Gubernur H Muhidin didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dan Kepala Kanwil Ombudsman Provinsi Kalsel.
Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman didampingi H Muhidin
