REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Puluhan Ikatan Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan (IMAPA Kalsel) menolak rencana Kementerian Transmigrasi dan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur terutama Papua.
Penolakan tersebut karena adanya berbagai ancaman yang menghadang masyarakat Papua, buntut dari rencana kebijakan program transmigrasi oleh Pemerintah untuk menggarap lahan food estate di Papua.
Gelombang penolakan ini pun telah dilakukan oleh mahasiswa Papua pada Sabtu (9/11/24) siang lalu, dengan menggelar aksi di Arberetum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru.
Koordinator Aksi, Narius Saman mengatakan, program yang diklaim pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan itu nyatanya memberikan dampak negarif dan berbagai ancaman oleh warga Papua.
“Kami sampaikan bahwa ini sebenarnya ancaman bagi kami sehingga kami tidak bisa membiarkan begitu saja. Transmigrasi hanya akan menambah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, khususnya di tanah Papua,” ujarnya.
Nairus menjelaskan, program transmigrasi yang akan dilaksanakan itu nantinya akan mengundang berbagai ancaman seperti kejahatan genosida, masalah ekologis hingga perampasan hak-hak warga Papua.
Demikian, konflik pun akanterus terjadi antar orang asli papua dan calon transmigrasi alih fungsi lahan, tumpang tindih, perebutan hak masyarakat adat, perebutan hak politik orang asli papua, kesenjangan sosial orang asli papua dan non orang asli papua, krisis kultur orang asli papua, hingga perebutan hak-hak SDA.
“Kita ketahui bersama bahwa program transmigrasi ini jelas berkaitan dengan genosida, masalah ekologis, perampasan hak-hak kami orang Papua seperti hak adat hak politik dan sebagainya,” jelasnya.
Oleh karena itu, melalui aksi ini Narius bersama puluhan massa dengan tegas menolak kebijakan tersebut.
Namun, menurutnya seharunya Pemerintah fokus kepada hal-hal seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua sampai pada peningkatan kesehatan bukan malah rencana transmigrasi.
“Yang jelas kami tolak kebijakan ini, Pemerintah segera batalkan kebijakan transmigrasi kali ini dan fokus Pemerintah seharusnya seperti memperbaiki pengembangan SDM di Papua, peningkatan kesehatan dan lainya itu seharusnya jadi fokus Pemerintah bukan transmigrasi,” jelasnya.
Demikian, sebagai mahasiswa Papua yang berada di Kalsel dan seluruh orang asli Papua mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Transmigrasi agar bersedia membatalkan transmigrasi di tanah Papua.
Selain itu, mereka juga turut mendesak Gubernur se-tanah Papua, DPR RI, MRP se-tanah Papua segera meninjau Undang-UNdang khususnya pasal 6 ayat 3 tahun 2001 tentang ketransmigrasian.
Serta mendesak Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang masyarakat adat dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.
“Kami tidak mau itu terjadi, Papua sebenarnya bukan tanah kosong, ada kami, kami punya hak, jadi Pemerintah tolong serius menanggapi hal ini,” tandasnya.
