REDAKSI8.COM BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin hadir menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Ekonomi Kaltim Pasca Kehadiran IKN, Rabu (15/05/2024).
FGD tersebut merangkum beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa.
“Pertanyaan dan masukan yang diajukan akan dirangkum dan menjadi satu kesimpulan yang akan dibawa ke DPD, serta menjadi rekomendasi kepada pemerintah kira-kira gitu,” ucap Mahyudin sekaligus politikus senior Kaltim.
Didampingi oleh Rektor Universitas Balikpapan, Dr Isradi Zainal, Mahyudin menyampaikan tantangan yang dihadapi wilayah Kaltim bahwasanya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bergantung dengan pertambangan sudah mencapai 53,42 persen.
“Maka dari itu menjadi ancaman juga buat kita ketika tambang habis di Kaltim seperti apa, begitukan!,” kata Mahyudin saat ditemui langsung.
Istilah PDRB sendiri merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota.
Tidak hanya itu, angka pengangguran yang semakin meningkat di kabupaten kota juga perlu diatasi. Misalnya, Kota Balikpapan 6 persen, Bontang 7,5 persen, dan Kutai Timur 6 persen.
“Nah belum lagi dengan banyak pendatang juga tantangan bagi kita yang harus diselesaikan,” ujar Mahyudin dihadapan awak media.
Mahyudin menegaskan, dengan berdirinya IKN (Ibu Kota Nusantara) masyarakat Kaltim harus mendapat manfaat yang optimal, baik dari segi lapangan pekerjaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk penyiapan kota menjadi kota yang modern.
“Kota Balikpapan ini harus bisa ber-akselerasi dengan kehadirannya IKN,” harapnya.
Selain itu, Mahyudin menepis atas beredarnya tanggapan bahwasanya IKN cenderung akan meninggalkan daerah Kaltim.
“Saya kira enggak, biasalah isu orang-orang yang pesimis tentu sekarang harus ada skala prioritas. IKN sendiri kan belum selesai, antara IKN dan Kaltim tentu tidak ada hubungan hierarki kan, ini sama-sama daerah,” tutur Pria kelahiran Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan itu.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus menjembatani agar mendapat kebijakan luar biasa guna menunjang Infrastruktur IKN.
“Baik dari sisi daerah penyangganya ya. Saya kira nggak ditinggalkan, sekarang pemerintah lebih fokus kepada pembangunan IKN. Kemudian, semua tidak dibawah pemerintah pusat, Kaltim sendiri ada Gubernur dan Wali Kota. Pemerintah daerahnya harus kreatif, inovatif, gencar melobby, jangan cengeng lah kira kira begitu, jangan terlalu mengharap kita ini dikasihani orang, kita harus berjuang,” pungkasnya.
