REDAKSI8.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke- 9 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan secara berturut-turut.
Prestasi tersebut merujuk pada hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Opini WTP ke-9 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar, di Aula BPK Lantai 4, Selasa (7/5/2024).
Bupati Kotabaru mengatakan, raihan Opini WTP ke-9 itu menjadi kado terindah bagi Pemerintah Daerah yang bersamaan HUT ke- 74 Kabupaten Kotabaru pada 1 Juni mendatang.
“Ini menjadi suatu penghargaan yang besar dan ini menjadi Kado terindah bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke- 74. Mudah-mudahan terus meningkat kedepannya,” katanya.
Bupati Kotabaru berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut.
Baginya, hasil itu merupakan buah hasil kerja keras dan dedikasi yang tinggi seluruh komponen pemerintah daerah, terutama perangkat daerah yang menjadi leading sektor pelaksana program pembangunan.
“Kita bersinergi dengan DPRD Kotabaru dalam mecapai prestasi ini. Saya ucapkan terimakasih telah bersama-sama membawa Kabupaten Kotabaru ini, sehingga kita bisa mendapatkan WTP yang ke- 9 ini,”ungkapnya.
“Mudah-mudahan kerjasamanya untuk menjadikan Kabupaten Kotabaru yang unggul,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas capaian yang diraih secara berturut-turut.
“Ini luar biasa selama kepemimpinan Bapak selama 9 tahun ini Opini WTP yang ke-9, dan ini menjadi kado terindah Kabupaten Kotabaru ke- 74,”ucapnya.
Dia mendoakan, prestasi tersebut bisa meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru di segala bidang.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran (TA) 2023 seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Kotabaru dinyatakan layak mendapatkan Opini WTP.
“Meskipun, BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan menemukan masih ada beberapa catatan yang harus segera ditindak lanjuti, namun tidak bepengaruh kepada penyajian LKPD,” bebernya.
Pemkab Kotabaru tukasnya, memiliki waktu untuk menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari.
“Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat (3) undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” pungkasnya.
