REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Banjarbaru, tidak hanya tersedia dalam penghubung layanan masyarakat lewat aplikasi Idaman Publik saja, melainkan pula melalui aplikasi Idaman Office dipergunakan untuk sistem pemerintahan dan pengawasan program di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Mengenal lebih jauh tentang Idaman Office, aplikasi ini menjadi wujud nyata komitmen Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
Melalui aplikasi tesebut, publik dapat mengakses seluruh data terkait program, kegiatan, hingga realisasi anggaran Pemko Banjarbaru.
Misalnya saja fitur Idaman Dashboard yang berisikan kumpulan visualisasi data di Kota Banjarbaru.
Bank data didalamnya mulai dari informasi capaian kinerja, retribusi daerah, pajak daerah, investasi daerah dan lain sebagainya dapat dipergunakan Wali Kota dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan.
Adapula fitur SIABANG atau sistem informasi administrasi pembangunan yang berisikan realisasi keuangan dan fisik SKPD di Pemko Banjarbaru.
Disini, data realisasi keuangan dan fisik dilaporkan secara realtime.
Tidak ketinggalan yang beberapa waktu lalu sedang hangat-hangatnya dibicarakan yaitu fitur Srikandi.
Sistem bertemakan paperless office, dimana pengelolaan administrasi di Pemko Banjarbaru saat ini telah resmi meniadakan penggunaan kertas, dan beralih ke dokumen digital.
Dengan adanya Srikandi, urusan surat-menyurat dan administrasi lainnya serta tanda tangan pejabat dilakukan secara elektronik dan bisa diakses online. Sehingga hal ini dapat mempercepat urusan masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkan.
“Aplikasi Idaman Office ini menjadi upaya kita dalam meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan,” ucap Wali Kota Banjarbaru, H.M Aditya Mufti Ariffin, Senin (9/10/2023).
Selain itu, Aditya juga menegaskan bahwa aplikasi Idaman Office juga menjadi upaya pihaknya dalam menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
“Banjarbaru saat ini telah menuju kota digitalisasi. Digital pelayanan yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Termasuk dalam memonitorimh kinerja Pemko Banjarbaru. Semuanya hanya melalui aplikasi,” tuntas Wali Kota Banjarbaru.
