REDAKSI8.COM – Pengurus Provinsi Perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se Indonesia disambut oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Kedatangan dari perwakilan perangkat desa dari berbagai provinsi di Indonesia ini untuk melakukan audiensi dalam rangka menyampaikan keinginan mereka.
Adapun yang disampaikan oleh perangkat desa antara lain terkait dengan Koperasi Konsumen Perangkat Desa Indonesia (Koperdes), terkait status perangkat desa, kesejahteraan atau kemaslahatan perangkat desa dan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIPD).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihaknya segera mengkoordinasikan proses percepatan penerbitan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIPD) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Staf Presidenan Moeldoko menjelaskan bahwa Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa menjadi pengakuan dan penghormatan untuk para perangkat desa sehingga perlu dilakukan percepatan untuk penerbitannya.
“Walau KSP memang bukan lembaga teknis yang berwenang disini, namun KSP siap mengkoordinasikan hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri agar segera dilakukan percepatan penerbitan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan resmi diterima di Jakarta
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, NIPD akan mempermudah inventarisasi jumlah perangkat desa. Dengan begitu, NIPD akan mendukung kejelasan status, pendapatan tetap perangkat desa, dan memberikan pengakuan terhadap fungsi kerja mereka.
Sementara itu, Perangkat Desa menyatakan bahwa pihaknya telah lama memperjuangkan penerbitan NIPD. Oleh karena itu, mereka meminta percepatan proses oleh Kemendagri melalui KSP.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu-isu strategis.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui “debottlenecking” atas hambatan-hambatan kebijakan publik, misalnya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Bentuk penghargaan lain terhadap perangkat desa disampaikan Moeldoko melalui dukungannya atas pembentukan Koperasi Konsumen Perangkat Desa (Koperdes).
Menurut Moeldoko, kehadiran koperasi bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan para perangkat desa selaku anggota koperasi.
“Ini niat yang baik karena tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan, apalagi kalau bisa mendukung UMKM desa. Saya sangat mendukung,” kata dia.
PPDI sendiri dengan total 1,4 juta anggota yang tersebar di 23 provinsi membentuk Koperdes atas dasar keprihatinan terhadap status kepegawaian perangkat desa yang masih belum pasti.
Koperdes diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan dan kesejahteraan bagi para perangkat desa.
Ketua PPDI Kalimantan Selatan Jam’ani mengatakan bahwa Alhamdulillah kita bisa melakukan audiensi di Istana Presiden dan disambut oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
“Pada kesempatan tersebut, ada beberapa agenda yang kita bahas terkait dengan kesejahteraan perangkat desa di Indonesia,” tuturnya
Ia menjelaskan bahwa kita berharap semua yang kita sampaikan tadi bisa di terlaksana, yang kita perjuangkan saat ini mewakili perangkat desa untuk kemaslahatan dan kesejahteraan perangkat desa seluruh Indonesia.
Selain perwakilan perangkat desa se Indonesia, juga hadir Ketua Umum Koperasi Perangkat Desa (Koperades) Sarjoko.
