REDAKSI8.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan pertemuan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru, Kamis (20/01).
Pertemuan ini merupakan agenda tahunan di semester pertama di tahun 2022, membahas terkait pengendalian inflasi jangka menengah masih menghadapi sejumlah tantangan baik yang berasal dari domestik maupun global.
Mulai dari meningkatnya permintaan secara signifikan setelah permintaan tertahan akibat pandemi Covid-19, kendala cuaca yang menyebabkan gangguan produksi pertanian dan perikanan, hingga tren harga komoditas dan krisis energy.
Untuk itu, diperlukan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah sebagai strategi kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, demi mencapai inflasi yang rendah dan stabil untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dari sisi perkembangan harga secara tahunan inflasi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 tercatat sebesar 2,55 persen year on year. Dalam hal ini kita bersyukur bahwa pemulihan ekonomi terus menunjukan perkembangan yang positif,” ungkap Amanlison Sembiring, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel dalam sambutannya.
Lebih terperinci Amanlison Sembiring menjelaskan, inflasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, harus ada sinergi dan kolaborasi semua untuk menjaga kestabilan harga dan membangun perekonomian daerah.
Selain itu, dirinya berharap dengan pertemuan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pencapaian inflasi Tahun 2021, serta merumuskan langkah-langkah dan strategi dalam pengendalian dalam perencanaan target inflasi Tahun 2022.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dalam menghadiri pertemuan ini mengatakan, dalam hal menghadapi inflasi ini memang perlunya kerja sama antar daerah.
“Yang diprakarsai oleh Bank Indonesia cukup penting untuk bagaimana pengelolaan inflasi yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Perlunya kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok supaya bisa mencegah inflasi,” ujar Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono melalui Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Agus Fahlupi.
Agus Fahlupi menambahkan, untuk Kota Banjarbaru sendiri saat ini masih bisa dikendalikan. Jadi inflasi masih dalam angka yang wajar, masih dibawah dari angka inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Diketahui, dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan kali ini, menghadirkan narasumber Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ferry Irawan, terkait mengenai Strategi Sinkronisasi Pengendalian Inflasi dan Digitalitas UMKM dalam Program TPID.
Serta Narasumber dari Ekonomi Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Dadi Esa Cipta dengan materi mengenai Overview Inflasi Tahun 2021 dan Tantangan di Tahun 2022.
Selain inflasi terkendali juga harus diiringi dengan prestasi lebih baik di tingkat Nasional dalam pengendalian inflasi, serta medorong perkembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru.
