“Saya mengingatkan, agar Pak Sekda tidak menanggapi sesuatu yang bukan kewenangannya. Anda aparat dan pejabat birokrat, tidak perlu merasa berkepentingan dengan politik.”
Syahbuddin, S.Sos.I., MM. Anggota Komisi I, DPRD Balangan.
ZAKI MUBARAK
Minggu, 1 Agustus 2021
REDAKSI8.COM, PARINGIN – Dirumahkannya 56 karyawan kontrak yang sebelumnya bertugas sebagai tenaga keamanan, satpam atau security, di beberapa instansi dan di sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, diduga dilatar belakangi tendensius politis.
Itu di diungkapkan oleh perwakilan security, Hadri kepada redaksi8.com, Ia menyatakan bahwa adanya rencana evaluasi dan defisit kondisi anggaran adalah alasan saja.
“Ada unsur politik. Karena bukan bagian tim dan bukan pendukung bupati yang baru, pada Pilkada kemarin,” ujarnya, Selasa (13/7/2021) lalu.
Hadri juga mempersoalkan, jika bukan karena politik, lalu kenapa disaat dirumahkannya mereka, ada sekitar lima tenaga security yang baru, ditugaskan dikomplek perumahan pejabat Pemkab Balangan Garuda Maharam.
“Sekarang ada lima orang security baru masuk, diantaranya bertugas di rumah wakil bupati,” ungkapnya.
Sebagian pernyataan Hadri itu, juga sempat ia lontarkan dalam forum rapat dengar pendapat dua pekan lalu, antara perwakilan security dengan Pemkab Balangan yang difasilitasi DPRD setempat.
Namun, sontak tudingan itu dibantah oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Yuliansyah Rakhman.
Ditegaskannya, tidak ada kaitannya dengan politik. Kebijakan dirumahkannya seluruh tenaga kontrak termasuk tenaga keamanan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, murni karena kemampuan anggaran daerah yang mengalami defisit.
“Sementara, proses evaluasi masih berlangsung. Hingga, nanti bisa saja teman-teman security akan dipanggil kembali untuk bertugas,” tandasnya.
Masih Adanya Pendukung A dan B, Akan Jadi Penghambat
