REDAKSI8.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banjar telah menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Banjar dan sudah dilakukan pencabutan nomor urut pasangan calon.
Usai ditetapkan, Pilkada Serentak ini akan memasuki masa kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang.
Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib usai Pengundian Nomor Urut Paslon pada Kamis (24/9/2020) kemaren mengatakan berdasarkan PKPU 13/2020, ada beberapa aturan baru dalam bekampanye.
“Berdasarkan aturan tersebut, setiap calon dilarang rapat umum terbuka, mengadakan kegiatan seperti pentas seni maupun lomba yang dilaksanakan paslon secara tatap muka, di prioritaskan untuk pelaksanaan melalui daring,” ujarnya.
Namun menurut pria yang akrab disapa Azis ini, paslon masih diizinkan untuk melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan, akan tetapi harus mengantongi izin dari Gugus Tugas dan Polres terlebih dahulu.
“Setelah mendapatkan izin, baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi juga harus mengikuti protokol kesehatan, dimana pertemuan tersebut hanya diisi 50 persen dari kapasitas ruangan dan maksimal paling banyak 50 orang. Disesuaikan dengan kondisi,” bebernya.
Bahkan KPU Kabupaten Banjar sebut Azis akan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) bagi setiap paslon, mulai dari baliho, spanduk, pamflet hingga poster.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah mengungkapkan yang diutamakan dalam pelaksanaan Kampanye nanti adalah penerapan protokol kesehatan.
“Karena itu kami sudah diperintahkan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Dimana Pokja ini beranggotakan Bawaslu, Aparat Keamanan dan Pemda, termasuk Gugus Tugas,” terangnya.
Pokja tersebut dapat memberikan teguran dan jika memungkinkan akan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye.
“Ini bukan untuk kepentingan penyelenggara, tapi kemaslahatan kita bersama. Kita berharap pilkada kali ini dapat tertib, lancar, sukses, jujur, adil dan sehat,”sebut Fajeri.
Namun menurut Fajeri masih belum ada sanksi khusus dalam PKPU 13/2020 jika ada pelanggaran dalam kampanye.
“Memang masih belum ada sanksi dalam PKPU tersebut, tapi KPU yang akan memberikan teguran. Kalau teguran tersebut tidak diabaikan, masih ada aturan UU lain tentang wabah penyakit dan kekarantinaan, itu ranahnya kepolisian,” pungkasnya.
