REDAKSI8.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan konferensi pers mengenai kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Rabu (17/6/2020).
Saat ini yang menjadi PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar HM Hilman yang saat menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten Banjar sekaligus wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Banjar.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III, Irwan Bora mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat pada pimpinan DPRD Banjar untuk memberi tanggapan kekosongan jabatan Kadis PUPR Banjar ini.
Pelayangan surat tersebut karena setiap ada rapat komisi III dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar, HM Hilman selaku PLT tidak bisa hadir, padahal sebagai pengambil kebijakan, dan tidak menghasilkan keputusan saat rapat bersama, karena biasanya hanya dihadiri oleh Kepala Bidang saja.
“Seperti yang kita ketahui, jabatan ini merupakan salah satu jabatan strategis yang menjadi pintu masuk pembangunan di Kabupaten Banjar, akan tetapi kosong sejak berbulan-bulan lalu,” ungkap
“Hal ini menjadi dilema bagi Komisi III untuk menghasilkan keputusan saat rapat bersama, karena biasanya hanya dihadiri oleh Kepala Bidang saja,’ tambahnya
Namun Irwan Bora tak ingin menyalahkan Sekda Banjar yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Banjar.
“Kita tahu kesibukan Sekda Banjar sangat padat, sehingga itu menjadi keterbatasan kemampuan beliau, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. Karena itu kita sepakat agar pimpinan DPRD Banjar memberikan rekomendasi pada Bupati Banjar agar sesegera mungkin bisa mengisi kekosongan tersebut,”
“Mengenai bagaimana mekanismenya, kita serahkan pada Bupati Banjar yang berwenang mengenai hal tersebut. Karena kekosongan yang lama ini memberi dampak negatif bagi pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKDPSDM Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhani saat dihubungi via Whatsapp menyampaikan pihaknya sudah mengajukan ijin melaksanakan Seleksi Terbuka ke Mendagri.
“Kami sudah mengajukan ijin melaksanakan Seleksi Terbuka ke Mendagri. Surat persetujuan dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2020 sudah ada dan kami terima beberapa hari yang lalu. Selanjutnya akan dibentuk Panitia Seleksi,” katanya.
