REDAKSI8.COM, KALSEL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat sebanyak 299 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 27 Juli 2026.
Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi tantangan terbesar yang dihadapi tim gabungan dalam proses pemadaman.
Data tersebut dipaparkan Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, saat menerima kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Kehutanan RI Bidang Hubungan Antar Lembaga sekaligus Ketua Tim Pendampingan Daerah Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2026, Fahrizal Fitri, di Kantor BPBD Kalsel pada Senin (27/7/26).
Hingga akhir Juli, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 794,1 hektare. Kota Banjarbaru menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 128 kejadian, disusul Kabupaten Tanah Laut sebanyak 42 kejadian dan Kabupaten Banjar 39 kejadian.
Namun, luasan lahan terbakar terbesar berada di wilayah Kota Banjarbaru dengan total sekitar 326 hektare.
Ronny menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Sementara Komando Penanganan Darurat Bencana mulai diaktifkan pada 7 Juli untuk mempercepat koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla.
Meski berbagai upaya terus dilakukan, tim di lapangan masih menghadapi kendala besar berupa sulitnya menjangkau titik api, terutama di kawasan gambut yang tidak dapat dilalui kendaraan.
“Kendala utama Satgas darat adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Beberapa titik berada di kawasan gambut yang tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga kami pernah menyambung selang hingga delapan gulung. Namun, tekanan air di ujung selang sudah sangat berkurang sehingga efektivitas pemadaman menjadi terbatas,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BPBD Kalsel mengoptimalkan operasi udara dengan menggunakan helikopter water bombing.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digelar pada 15–21 Juli turut membantu meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah sehingga mendukung proses pemadaman.
Meski demikian, operasi udara juga memiliki keterbatasan karena hanya dapat dilakukan hingga pukul 18.00 Wita, sehingga saat kebakaran terjadi pada malam hari, seluruh penanganan bergantung pada tim darat.
“Pada malam hari fokus kami adalah mengamankan agar api tidak merambat ke kawasan permukiman. Untuk lokasi yang sulit dijangkau, kami berharap api dapat melemah dengan bantuan embun malam sambil menunggu operasi udara kembali dilaksanakan keesokan harinya,” jelasnya.
Selain akses menuju lokasi kebakaran, BPBD juga menghadapi kendala terbatasnya sumber air untuk mendukung operasi udara di sejumlah kawasan konsesi.
Ronny menyebut pola sebaran karhutla tahun ini juga mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya titik rawan berada di wilayah utara sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, tahun ini kebakaran lebih banyak bergeser ke wilayah selatan yang didominasi kawasan konsesi sehingga membutuhkan pola penanganan yang berbeda.
“Tahun-tahun sebelumnya kami berhasil menekan potensi kebakaran di wilayah utara melalui pembasahan lahan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun tahun ini titik rawan bergeser ke wilayah selatan yang sebagian besar merupakan area konsesi, sehingga membutuhkan pola penanganan dan kolaborasi yang lebih intensif,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BPBD Kalimantan Selatan berharap mendapat dukungan Pemerintah Pusat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi dan akses yang sulit dijangkau.
