REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mengingatkan para pemangku kebijakan tidak melahirkan kebijakan publik yang diskriminatif dan mengabaikan masyarakat kecil.
Penegasan krusial tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membacakan amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan dr. Murdjani Kota Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat, seluruh pejabat pemerintahan diinstruksikan untuk menjadikan Pancasila sebagai jangkar moral sekaligus dasar utama dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada rakyat.
Dalam momentum yang mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’ tersebut, Sirajoni menekankan pentingnya komitmen nyata aparatur negara dalam menghadirkan keadilan sosial yang merata ke seluruh lapisan masyarakat.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan rakyat merasa ditinggalkan,” kutipan amanat yang dibacakan Sirajoni.
Selain menjadi peringatan keras bagi para pembuat kebijakan, upacara tersebut menjadi momentum untuk mengajak generasi muda menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian serta bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat mengganggu harmoni kehidupan berbangsa.
