REDAKSI8.COM – Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Hj Raudhatul Wardiyah menghadiri workshop tata kelola keuangan TP PKK provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel 2018, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalsel pada Selasa (27/11/2018) di hotel Mercure Banjarmasin.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Gusti Burhanuddin, menyampaikan pesan dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, “PKK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta anggaran pendapatan desa untuk tingkat desa, oleh karenanya segala kegiatan yang dilakukan PKK harus dapat dipertanggung jawabkan keuangannya,”
“Berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku, PKK sebagai mitra pemerintah perlu melengkapi tata kelola administrasi, terutama keuangan yang baik sebuah organisasi, pengelolaan administrasi keuangan yang baik akan menunjang kelancaran kinerja PKK termasuk keakuratan pendapatan PKK,” Tambahnya
Burhanuddin menambahkan, Para pengelola administrasi terutama pengelolaan keuangan hendaknya memperhatikan betul tata cara pengarsipan keuangan terutama keuangan berasal dari APBN atau APBD, tata kelola keuangan bukan hanya tentang penyusunan dan pelaporan tetapi juga masalah peruntukkan manfaat dana yang diterima, hal ini penting terhindar dari penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan,”
“sebagai mitra kerja pemerintah PKK selama ini telah menjangkau masyarakat sampai bagian terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, berbagai program pokok PKK telah berhasil diwujudkan melalui sinergi dan integrasi program dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta, besarnya manfaat kinerja PKK baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diiringi kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, diharapkan dapat menular keorganisasi-organisasi wanita lain di masyarakat,” Tambahnya.
Pada kesempatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Drs, H. Gusti Syahyar, mengatakan, “Workshop ini dalam rangka perbaikan tata keuangan PKK supaya lebih baik dan tertib bisa dipertanggungjawabkan, karena dalam PKK baik dinas-dinas yang terkait yang menunjang PKK, menyamakan persepsi antara dari sisi perencanaan ada Bapedda, pengelola kegiatan ada PMD, para Kadis atau stakeholdernya dari provinsi mengeroyoki program-program PKK, dengan workshop ini nanti dari nara sumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri yang notebennya pembina PKK pusat, mereka akan memberikan arahan semestinya tata kelola keuangan PKK itu dilakukan, selama ini ada keracuan antara pengelolaan olah PKK dan pengelolaan SKPD, mari kita satukan pendapatan, karena keuangan PKK itu ada di SKPD dalam hal ini PMD, siapa yang bertanggung jawab, nanti dipaparkan dalam workshop ini tanya jawab, diskusi, ada kesulitan dari kabupaten/kota langsung pertanyakan nara sumber dari Jakarta,” bebernya.
