REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Wakil Ketua Komisi I, Makhruri, hadir memberikan dukungan penuh pada peresmian kegiatan Ramadhan bertajuk Aksi Bejual Wadai yang dipusatkan di depan Masjid Agung Alfalah pada Senin, (23/2/2026).
Kehadiran Makhruri di tengah jajaran Forkopimda dan Kepala SKPD menunjukkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal geliat ekonomi kerakyatan.
Sebagai pimpinan Komisi I, ia memberikan perhatian khusus pada tata kelola kegiatan yang melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal tersebut.
Politisi ini tampak antusias mengikuti prosesi pembukaan yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Makhruri menilai kegiatan tahunan ini merupakan momentum krusial bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka selama bulan suci.
Usai seremoni pembukaan, Makhruri terlihat mendampingi Bupati Andi Rudi Latif berkeliling menyambangi setiap stan.
Ia tak canggung berinteraksi langsung dengan para pedagang yang menjajakan aneka kue tradisional seperti bingka, lupis, hingga apam surabi yang menjadi primadona.
Dalam kesempatan tersebut, Makhruri juga menyempatkan diri membeli berbagai kudapan sebagai bentuk dukungan nyata bagi ekonomi warga.
Ia mengapresiasi penataan stan yang disediakan Pemkab karena dinilai sangat representatif dan memudahkan akses bagi masyarakat yang berdatangan.
Di sela-sela kegiatan, Makhruri memberikan apresiasi atas terselenggaranya wadah ekonomi kreatif ini.
Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan selama bulan suci Ramadhan.
“Kita sangat mengapresiasi langkah Pemkab ini. Aksi Bejual Wadai bukan cuma soal tempat jualan, tapi ini panggung buat UMKM kita supaya lebih berdaya. Saya tadi keliling stan, luar biasa semangat pedagang kita, dan produknya pun berkualitas semua,” ujar Makhruri.
Kehadiran Makhruri dalam agenda ini menegaskan komitmen DPRD Tanah Bumbu untuk terus hadir di tengah masyarakat.
Ia memastikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat akan terus mendapat pengawalan ketat dari pihak legislatif.
