REDAKSI8.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menyetujui Raperda Kabupaten Banjar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, M. Rofiqi di Gedung DPRD Banjar pada Jumat (7/8/2020).
Persetujuan ini diambil usai penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang juga diikuti Bupati Banjar, KH. Khalilurrahman melalui sambungan virtual di Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam, Martapura.
Dari sisi pendapatan dari target awal sebesar 1,864 triliun rupiah, pada perubahan APBD 2020 ini target pendapatan turun 6,52 persen menjadi 1,743 triliun rupiah berasal dari seluruh komponen, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 189 miliar rupiah, Dana Perimbangan sebesar 1.048 triliun rupiah dan lain-lain pendapatan sebesar 413 miliar rupiah.
Sementara di sisi belanja, jika di APBD murni berjumlah 2,089 triliun rupiah, maka terjadi penurunan sebesar 8 persen pada perubahan APBD 2020 menjadi 1,922 triliun rupiah dengan porsi belanja tak langsung lebih dari 60 persen sebesar 1,254 triliun rupiah, sementara untuk belanja langsung sebesar 34 persen atau 667 miliar rupiah.
Belanja tak langsung ini naik dari sebelumnya dan berimbas pada penurunan belanja langsung sebesar 22 persen diakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pusat karena kondisi darurat penanganan Covid-19 seperti belanja kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Semetara untuk belanja langsung untuk bidang pendidikan ditetapkan 20 persen, kesehatan 10 persen dan alokasi untuk dana desa sebesar 10 persen.
Namun ada beberapa catatan dari Fraksi di DPRD Banjar, misalnya yang disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra M. Syahrin yang meminta agar pemerintah terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru melalui pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah.
Hal yang sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Ratu Juriah yang menambahkan Pemkab Banjar perlu menyederhanakan sistem prosedur administrasi pemungutan retribusi sehingga pendapatan daerah meningkat
“Pemerintah juga harus melakukan upaya untuk menangani dampak ekonomi dan dampak sosial akibat Covid-19 dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Perlu juga memperhatikan pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai prioritas,” jelasnya.
Sementara Fraksi Nasdem dengan juri bicara Ahmad Syarwani menyoroti defisit yang terjadi di APBD 2020, karena pasti akan berimbas pada anggaran tahun 2021 mendatang.
“Kita ingin agar defisit sebesar tahun ini tidak terulang di tahun depan. Program-program dari SKPD yang menjadi prioritas juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pembangunan juga harus berimbang antara kota dan desa, karena itu Bupati Banjar harus memanfaatkan dengan baik mengenai hal ini di akhir jabatannya ini,” tegasnya.
Syarwani berharap APBD dapat digunakan dengan cerdas, efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kurangi pengangguran. Sementara juru bicara Fraksi PPP, Zaini menyoroti beberapa pertanyaan dalam pemandangan umum yang belum dijawab oleh Bupati Banjar.
“Ada pemotongan anggaran yang variatif hingga 50 persen. Apa dasar satu kecamatan hanya dipotong 17 persen, sementara kecamatan lain pemotongan anggaran nya sampai 35 persen. Hal ini belum dijawab oleh Bupati Banjar,” ungkapnya.
Bupati Banjar, H. Khalilurrahman mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Banjar terhadap Raperda ini.
“Perubahan APBD 2020 ini terjadi karena ada perkembangan yang tak sesuai dengan asumsi sebelumnya akibat tanggap darurat penanganan Covid-19. Karena itu kami berterima kasih atas dukungan diselesaikannya pembahasan Raperda ini. Banyak masukan yang kami terima dan kami ucapkan penghargaan atas masukan tersebut,” terang pria yang akrab disapa Guru Khalil.
Sementara itu Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi menyebutkan pembahasan perubahan APBD 2020 ini memecahkan rekor pembahasan APBD dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pembahasan APBD tahun ini memecahkan rekor, hanya membutuhkan waktu 15 hari mula dari pembahasan sampai disetujui. Kita berharap di masa biasa pun bisa seperti ini, tak lagi bertele-tele dan bisa membuat banyak tawar menawar anggaran. Kita fokuskan dulu lah kepentingan daerah,” pungkasnya.
