REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mematangkan pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) baik dari sisi kapasitas, lokasi pembangunan, hingga sistem pendaftaran peserta didik.
Setiap titik Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga ribuan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terintegrasi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel, M. Farhanie mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat di kawasan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru masih akan berlanjut dengan penambahan lokasi baru.
“Di BBPPKS kemarin Pak Sirjen insyaAllah. Mudah-mudahan lokasi SR ini ditambah lagi dua,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan lahan tambahan seluas 2,4 hektare di sekitar BBPPKS yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya.
“Lahan ini nanti juga akan dibangun sekolah rakyat. Lahan lokasi samping kiri BBPPKS ini yang luasannya 2,4 hektare, itu informasinya nantinya mungkin Tahun 2027 atau 2028 tahap berikutnya akan dibangun sekolah rakyat juga,” jelasnya.
Pemprov Kalsel mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi lain yang kini telah mendapat persetujuan dari pusat.
“Usulan kita untuk Pemerintah Provinsi yaitu yang berlokasi di Jalan Gubernur Sarkawi itu di samping Rumah sakit Sambang Lihum, Alhamdulillah juga disetujui untuk dalam proses pembangunan di tahap ketiga kalau tidak salah,” katanya.
Ia menegaskan, setelah pembangunan di tiga titik utama tersebut, pengembangan Sekolah Rakyat akan dilanjutkan ke Kabupaten lain di wilayah Kalimantan Selatan.
“Tahap pertama kemudian tahap kedua, pokoknya setelah yang tiga ini nanti akan dibangun untuk daerah-daerah Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan,” bebernya.
Terkait progres pembangunannya, Farhanie menyebutkan, saat ini pekerjaan fisik masih dalam proses tahap awal.
“Kalau presentasi karena itu baru berkontrak 17 Maret kemarin saya tanyakan kepada Satker PO itu baru 8,8% mungkin masih proses pembersihan atau ke clearing atau apa-apa segala macam,” tuturnya.
Ia menjelaskan, proses panjang penentuan lokasi sekolah rakyat milik provinsi yang sebelumnya sempat terkendala aspek legal dan kondisi lahan.
“Di samping BBPPKS ini satu titik, satu titiknya itu maksudnya persetujuan, disetujuinya yang punya provinsi. Sebelumnya itu tidak disetujui,” ucapnya.
“Usulan provinsi yang pertama di Cempaka kemarin, karena di bawah suket, tidak disetujui, tidak memenuhi syaratnya dan tingkat topografi nya itu kemiringannya terlalu aneh jadi kemudian kita usulkan ke Jalan Gubernur Sarkawi yang di samping sambang lihum,” sambungnya.
Meski lokasi tersebut merupakan kawasan rawa, Pemerintah Pusat tetap memberikan lampu hijau untuk pembangunan.
“Karena daerahnya adalah rawa itu dianggap tidak memenuhi syarat dan memakan biaya yang lumayan besar, tapi Alhamdulillah kemarin berkah lah karena kedatangan Pak Sekjen ini menyatakan itu nanti juga akan dibangun,” ungkapnya.
Namun, kondisi lahan rawa diperkirakan mempengaruhi durasi pembangunan. Hal itu dikarenakan faktor struktur tanah menjadi tantangan tersendiri dalam proses konstruksi, sehingga perencanaan waktu pelaksanaan harus disesuaikan agar pembangunan tetap berjalan optimal dan aman.
“Tapi karena struktur lahannya yang rawa, mungkin nanti waktu pembangunannya yang lebih lama. Mungkin bisa 12 bulan dengan nilai kontraknya kalau tidak salah hanya 240 hari karena target kita yang sekolah rakyat yang rintisan ini nanti dipindah ke sekolah rakyat permanen yang di banjarbaru. Mudah-mudahan tahun ajaran nanti di bulan Juli itu sudah masuk,” terangnya.
Farhanie menegaskan, satu Sekolah Rakyat Terintegrasi dirancang memiliki kapasitas yang cukup besar.
Menurutnya, konsep sekolah terintegrasi ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan lintas jenjang dalam satu kawasan, sehingga mampu menampung jumlah peserta didik yang lebih banyak.
“Terkait pendaftaran itu nanti akan ada proses recruitment, yang jelas satu sekolah itu bisa menampung 1000-1200 siswa per titik, per lokasi. Karena ini sekolah terintegrasi jadi disitu ada anak-anak SD ada anak-anak SMP ada anak-anak SMA terintegrasi,” tuturnya.
Untuk kondisi saat ini, Sekolah Rakyat rintisan di Kalimantan Selatan masih memiliki kapasitas terbatas. Meski demikian, capaian tersebut sudah cukup signifikan sebagai tahap awal sebelum beralih ke sekolah permanen dengan daya tampung yang lebih besar.
“Kalau yang ada ini kan rintisan di Kalsel itu cuma masih 300-325 itu sudah luar biasa, jadi satu sekolah itu hampir 1000-1200 tergantung nanti bangunannya kapasitasnya berapa? Karena lahan yang disiapkan itu syaratnya 5 hektare sampai dengan 10 hektare,” imbuhnya.
Ia menambahkan, luas lahan akan menentukan jumlah daya tampung siswa. Semakin besar lahan yang dihibahkan, maka semakin besar pula potensi bangunan dan jumlah peserta didik yang dapat ditampung di sekolah tersebut.
“Kalau Kabupatennya kecil menawarkan atau lahan yang ditawarkan yang dihibahkan 5 hektare mungkin kapasitasnya bisa 1000. Kalau yang luas bangunannya bisa 1200,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Rifki Hakim, menegaskan mekanisme pendaftaran peserta didik tidak dilakukan secara langsung ke sekolah.
“Calon peserta didik tidak mendaftar langsung ke sekolah. Semua harus melalui Dinas Sosial untuk pendataan dan verifikasi kelayakan,” tegasnya.
Rifki menekankan, penerimaan siswa tidak berbasis seleksi akademik, melainkan pada tingkat kelayakan sosial ekonomi.
“Jika belum tertampung, calon siswa tetap akan mendapatkan kesempatan di periode berikutnya,” pungkasnya.
