Oleh: Dr. Agatha Jumiati, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
REDAKAI8.COM, BANJAR – Dalam kehidupan sehari-hari, tanda tangan sering dianggap sebagai hal yang biasa. Sebuah coretan nama di atas dokumen, yang mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk dilakukan.
Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebuah tanda tangan pejabat bukan sekadar tanda persetujuan. Di balik tanda tangan tersebut terdapat kewenangan negara yang dapat menentukan nasib seseorang, kelompok masyarakat, bahkan lingkungan hidup.
Satu tanda tangan dapat menentukan seseorang mendapatkan izin usaha atau tidak. Satu tanda tangan dapat menentukan apakah suatu pembangunan berjalan atau dihentikan. Satu tanda tangan juga dapat menentukan apakah hak masyarakat terpenuhi atau justru terabaikan.
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut berarti bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak pribadi, tetapi harus berdasarkan aturan hukum.
Kewenangan pejabat pada dasarnya bukan milik pribadi. Kewenangan tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh negara untuk menjalankan kepentingan masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, banyak keputusan penting lahir melalui dokumen administrasi. Surat keputusan, izin, persetujuan, dan berbagai bentuk pelayanan publik membutuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Bagi pejabat, dokumen tersebut mungkin hanya satu dari banyak berkas yang harus diselesaikan. Tetapi bagi masyarakat, dokumen itu bisa memiliki arti yang sangat besar. Bagi seorang pelaku usaha kecil, izin yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi awal berkembangnya ekonomi keluarga. Sebaliknya, keputusan yang salah dapat menyebabkan usaha berhenti.
Dalam persoalan lingkungan, sebuah persetujuan pembangunan dapat membawa dampak besar terhadap ruang hidup masyarakat sekitar. Artinya, keputusan administratif memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat tidak cukup hanya memastikan dokumen lengkap secara administratif, tetapi juga harus memahami dampak dari keputusan yang dibuat. Dalam hukum administrasi negara, pejabat memang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat pemerintahan harus menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip penting adalah asas kecermatan. Prinsip ini berarti pejabat harus berhati-hati sebelum membuat keputusan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan fakta, aturan hukum, serta dampaknya bagi masyarakat.Tanda tangan pejabat bukan hanya persoalan menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum. Jika keputusan dibuat tanpa pemeriksaan yang baik, dampaknya dapat merugikan masyarakat.
Salah satu tantangan dalam birokrasi adalah kecenderungan melihat keberhasilan hanya dari sisi administrasi. Sebuah pekerjaan dianggap selesai ketika dokumen telah ditandatangani dan arsip telah tersimpan. Padahal pemerintahan tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen. Tujuan utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam konsep good governance, pemerintah harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan umum. Sebuah keputusan harus dinilai bukan hanya dari apakah prosedurnya benar, tetapi juga apakah hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebuah tanda tangan yang benar secara administrasi belum tentu benar secara sosial apabila mengabaikan dampaknya.
Karena keputusan pejabat memiliki dampak luas, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan tersebut dibuat. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pemerintahan modern. Masyarakat perlu mengetahui alasan sebuah kebijakan dibuat, dasar hukumnya, serta siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Pengawasan publik bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Justru pengawasan merupakan bagian dari demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan sesuai aturan. Pejabat yang mengambil keputusan secara benar dan bertanggung jawab tidak perlu takut terhadap pengawasan.
Setiap hari, banyak pejabat menandatangani berbagai dokumen pemerintahan. Namun di balik setiap dokumen selalu ada kepentingan masyarakat yang mungkin terdampak. Ada warga yang menggantungkan harapan. Ada usaha yang menunggu kepastian. Ada lingkungan yang harus dilindungi.
Maka dari itu, tanda tangan pejabat tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan rutin semata. Satu tanda tangan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat. Tetapi satu tanda tangan yang keliru juga dapat menimbulkan persoalan panjang. Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa cepat pejabat menyelesaikan dokumen, tetapi dari seberapa bijak pejabat menggunakan kewenangan.
Tanda tangan bukan hanya simbol persetujuan. Tanda tangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada hukum.
