REDAKSI8.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rakor digelar secara virtual dari Command Center Manis, Martapura, dan diikuti kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti dinamika sosial politik yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Ia mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
“Dialog terbuka, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. Peran DPR juga penting untuk mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil berdialog dalam suasana konstruktif,” tegas Tito, sambil mengingatkan bahaya makar dan terorisme yang harus diantisipasi.
Selain isu politik, Rakor juga membahas kondisi inflasi nasional.
Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada Agustus 2025, sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi dan 11 provinsi mencatat inflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam di Maluku Utara mencapai -1,90 persen.
Mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus, terdapat 12 provinsi dengan kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil.
Kenaikan harga terutama dipicu tiga komoditas utama: cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor rutin tersebut bertujuan memantau perkembangan inflasi di daerah sekaligus mendorong langkah strategis pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pemerintah berharap, inflasi yang terkendali dapat melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
