• Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
Redaksi 8
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
Redaksi 8
No Result
View All Result

PW KAMMI Kalsel Menggugat Pemerintah Pusat Terkait Kenaikan BBM Dan Pangan

Az-Zukhairy by Az-Zukhairy
4 April 2022
in Provinsi Kalimantan Selatan
0
PW KAMMI Kalsel Menggugat Pemerintah Pusat Terkait Kenaikan BBM Dan Pangan
85
SHARES
943
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

REDAKSI8.COM – Sejak 1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di 34 provinsi, kenaikan kali ini dimulai dari BBM jenis pertamax. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan untuk adanya kenaikan jenis BBM lainya seperti pertalite hingga Solar.

Dampak dari kenaikan BBM akan meluas jika pemerintah tidak mencabut atau mengkaji ulang kenaikan harga ini. Belum lagi ketika distribusi bahan bakar minyak lainnya tidak merata di daerah Kalimantan Selatan, tentu akan mengakibatkan kelangkaan bahkan krisis yang terjadi.

Ketua Umum PW KAMMI Kalsel Muhammad Alfiansyah mengatakan bahwa dampak serius dari kenaikan BBM adalah melonjaknya harga-harga bahan pangan kebutuhan pokok yang disebabkan oleh melonjaknya biaya produksi serta distribusinya.

Dalam hal ini masyarakat akan mengalami dampak kerugian secara langsung, Naiknya Kebutuhan Pokok ini tentu mengakibatkan bertambahnya beban Masyarakat yang Mereka alami setelah Minyak Goreng yang terlebih dahulu Naik, Pajak PPN Menjadi 11% dan Sekarang Bahan Bakar Minyak.

“Walaupun akan ada wacana bantuan langsung tunai 300 ribu rupiah kepada kurang lebih 2,5 Juta Masyarakat di Indonesia untuk minyak goreng. Bagi kami tentu ini tidak cukup menghentikan Penderitaan Rakyat yang semakin terzolimi,” ungkapnya, Sabtu (2/4/2022)

Dari kenaikan harga BBM, organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan menyatakan sikap dengan tegas menggugat pemerintah.

Adapun gugatan dari PW KAMMI Kalimantan Selatan adalah pemerintah pusat harus mengkaji ulang kenaikan harga BBM Khususnya Pertamax. Memastikan semua pasokan BBM aman di semua wilayah kalimantan selatan dan memastikan stabilitas harga bahan Pangan kembali normal.

Tags: BBMKAMMIpanganPW KAMMI Kalsel
Previous Post

Peserta Mubaligh Hijrah 1443 H Madrasah Mu’allimin Mu’allimaat Yogyakarta Lakukan Kegiatan Di Kabupaten Banjar

Next Post

Lokasi TMMD Ke 113 Akan Dilakukan Di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Next Post
Lokasi TMMD Ke 113 Akan Dilakukan Di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Lokasi TMMD Ke 113 Akan Dilakukan Di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata