REDAKSI8.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Sosial Kota Banjarbaru, menggelar Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kota Banjarbaru, digelar di aula Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Kamis (1/7).
Agenda rapat ini dihadiri Wali Kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, M Fachruddin, serta para pendamping PKH.
Berdasarkan data yang dihimpun Jurnalis Redaksi8.com, Program Keluarga Harapan sudah ada di Kota Banjarbaru sejak tahun 2014 dengan total penerima manfaat sebanyak 1776 KSM.
Kemudian di tahun 2016 bertambah lagi 818 KSM, sehingga total penerima manfaat menjadi 2376 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setelah divalidasi.
Selanjutnya Kota Banjarbaru kembali mendapat penambahan penggenapan 6 juta KPM PKH pada tahun 2017, sebanyak 2376 KPM dan perluasan 10 juta pada tahun 2018 sebanyak 2300 KPM PKH.
Setelah melalui pemutakhiran, total KPM Kota Banjarbaru sekarang pada tahap III tahun 2019 menjadi 5454 KPM PKH.
Sementara itu, total bantuan yang digulirkan pemerintah untuk Kota Banjarbaru sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahap III yang dicairkan di bulan Juli senilai Rp8,4 miliar.
Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani usai membuka rapat koordinasi menyampaikan, dari 5454 KPM PKH, sebanyak 81 orang diantaranya sudah lepas dari PKH (pendampingan) lantaran sudah bisa mandiri.
“Itu artinya bagus bahwa perekonomian di Banjarbaru mengalami peningkatan. Mereka dengan percaya diri mengatakan secara sukarela bukan lagi penerima manfaat,” ungkap Nadjmi Adhani.
Maka dari itu kata Nadjmi, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan ini Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan motivasi kepada para pendamping, agar bisa mensinkronkan data-data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pusat dengan daerah.
“Sehingga kita bisa mempercepat pengentasan keluarga harapan,” ucap Nadjmi Adhani.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Muhammad Fachruddin menambahkan, sesuai dengan potensi Kota Banjarbaru, maka KPM itu akan didorong untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan sumber daya manusianya.
“Jadi mereka ada semacam loncatan-loncatan lah, tidak hanya sebatas bisa mandiri atau lepas dari PKH ini, tetapi ada nilai-nilai produktif yang bisa digali dari keluarga penerima manfaat itu, sehingga mereka ada peningkatan ekonominya,” kata Fachruddin.
