REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026, Selasa (3/3/2026), di Aula Dinsos P3AP2KB Banjar.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi dan validitas data keluarga sebagai fondasi utama perencanaan program pembangunan yang tepat sasaran.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Hj. Erny Wahdini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas data keluarga sangat menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
“Kualitas data sangat menentukan ketepatan sasaran program. Kami meminta seluruh Operator Pengelola Data dan Koordinator PKB Kecamatan bekerja disiplin dalam melakukan pemutakhiran data,” tegas Erny.
Menurutnya, data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menyebabkan ketidaktepatan intervensi program, baik dari sisi bantuan sosial, pelayanan keluarga berencana, hingga program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pengelola data aktif melakukan pembaruan dan verifikasi lapangan secara rutin.
“Data yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada keluarga yang seharusnya menerima intervensi justru terlewat karena data tidak diperbarui,” pintanya.
Sementara itu, narasumber kegiatan sekaligus Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Siti Nurhayati Masyitah, menjelaskan bahwa penguatan Sistem Informasi Keluarga menjadi instrumen utama dalam mendukung perencanaan berbasis data (data driven policy).
Ia menekankan bahwa peran Operator Pengelola Data dan Koordinator PKB Kecamatan sangat strategis. Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan data keluarga tersaji secara valid, terintegrasi, dan terbarukan.
Data tersebut menjadi dasar dalam penentuan sasaran intervensi program pembangunan keluarga, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jika datanya kuat, maka kebijakannya juga akan kuat,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 20 Operator Pengelola Data dan 20 Koordinator PKB se-Kabupaten Banjar. Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi teknis terkait kendala di lapangan, mekanisme pemutakhiran, serta strategi peningkatan kualitas pelaporan.
Melalui rakor ini, Dinsos P3AP2KB Banjar berharap terbangun komitmen bersama untuk menjaga integritas data keluarga. Dengan sistem informasi yang semakin solid dan terkelola dengan baik, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis program pembangunan keluarga pada tahun 2026 akan lebih terarah, efektif, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
