REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Muhammad Syarifuddin di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah.
Entry meeting ini menjadi tahap awal dalam proses pengawasan dan pendampingan BPKP terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sejumlah isu krusial dibahas secara komprehensif, mulai dari Disiplin belanja daerah
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern,, pemerintah (SPIP), penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026.
Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Ayi Riyanto, memaparkan bahwa pengawasan ini tidak sekadar evaluasi administratif, tetapi juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Seluruh aspek akan kami evaluasi, mulai dari pengelolaan anggaran hingga potensi pendapatan. Hasilnya akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar ke depan lebih optimal,” jelasnya.
Sekdaprov M. Syarifuddin menegaskan bahwa peran BPKP tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pendampingan dari BPKP menjadi instrumen penting untuk meminimalisir risiko penyimpangan serta memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Ini langkah strategis. Kami minta seluruh perangkat daerah kooperatif, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu agar proses pengawasan berjalan lancar,” tegas Syarifuddin.
Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, hingga BKD.
Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi menyeluruh antarinstansi.
Melalui entry meeting ini, diharapkan tercipta koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemprov Kalsel dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Pengawasan yang optimal diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Ayi Riyanto menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika anggaran dikelola dengan baik dan pendapatan meningkat, maka tujuan akhirnya adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ujarnya.
Entry meeting ini menjadi titik awal dari rangkaian pengawasan berkelanjutan yang akan dilakukan BPKP sepanjang tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun diharapkan mampu memanfaatkan pendampingan ini sebagai momentum untuk memperkuat prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap program pembangunan.
Dengan pengawasan yang terstruktur dan kolaboratif, Pemprov Kalsel optimistis mampu meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Foto : Rini Dwi Masmuda/ Biro aAdpim)
