REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan adaptif. Melalui Bappedalitbang, Pemkab Banjar resmi membuka Workshop Manajemen Risiko yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (2/12/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Banjar, Rahmat Dhany, yang hadir mewakili Bupati Banjar dan membacakan sambutan resmi kepala daerah. Dalam sambutan tersebut, Bupati menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tengah tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
“Pemerintah harus siap menghadapi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap SKPD wajib memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengukur hingga mengendalikan risiko dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Untuk memperdalam pemahaman peserta, Bappedalitbang menggandeng narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Kehadiran BPKP menjadi langkah penting dalam menghadirkan perspektif teknis dan best practices yang terbukti efektif dalam penerapan manajemen risiko di berbagai daerah.
Workshop ini berlangsung intensif selama empat hari, 2–4 Desember 2025, dengan metode materi kelas, diskusi kelompok, hingga simulasi penyusunan dokumen manajemen risiko yang sesuai dengan tugas dan fungsi tiap perangkat daerah.
Kegiatan digelar di Sky CC W. Tandiono Complex, Gambut. Lokasi dengan fasilitas representatif ini memberikan suasana kondusif bagi para peserta untuk bertukar gagasan dan merumuskan strategi mitigasi risiko secara lebih komprehensif.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar menegaskan bahwa hasil dari workshop ini diharapkan benar-benar diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SKPD.
“Dengan manajemen risiko yang terukur dan terkelola baik, kita optimis kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar semakin meningkat, kepercayaan publik semakin kuat, dan pembangunan daerah berjalan lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui workshop ini, Pemkab Banjar meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
