REDAKSI8.COM, KALSEL – Kinerja fiskal Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga April 2026 menunjukkan tren positif.
Dimana pendapatan negara tumbuh 30,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja modal pemerintah daerah melonjak hingga 193,96 persen seiring percepatan pembangunan infrastruktur.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, realisasi Belanja Negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
“Belanja negara masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan,” ujarnya di Banjarmasin, Jumat (29/5/26).
Dari total realisasi tersebut, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2,82 triliun dan tumbuh 40,77 persen secara tahunan. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp6,68 triliun.
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target.
Angka tersebut tumbuh 30,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya penerimaan perpajakan yang tumbuh 27,09 persen secara tahunan.
“Kinerja penerimaan yang tumbuh positif menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih cukup terjaga. APBN juga tetap hadir sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” katanya.
Meski demikian, posisi fiskal regional masih mencatat defisit sebesar Rp5,11 triliun.
Kondisi itu dinilai masih sejalan dengan fungsi APBN sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
Sementara itu, kinerja APBD Kabupaten Kota dan provinsi juga menunjukkan perkembangan yang positif.
Hingga April 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp9,49 triliun atau 30,17 persen dari target.
Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer pusat juga mulai menurun, porsi transfer kini berada di angka 68,88 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 74,85 persen.
Kemudian, pada sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu anggaran dan tumbuh 10,86 persen secara tahunan.
Capaian tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang melonjak 193,96 persen menjadi Rp870,85 miliar.
Kenaikan itu juga menunjukkan percepatan pelaksanaan proyek fisik dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
“Lonjakan belanja modal menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mempercepat pelaksanaan proyek-proyek fisik dan infrastruktur lebih awal, seperti pembangunan jalan dan irigasi,” jelasnya.
Percepatan belanja produktif tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan regional,” tutupnya.
