REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memastikan seluruh masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi.
Selain itu juga untuk memperkuat tata kelola Pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut mengemuka pada Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Ruang Graha Paripurna, Lantai 3 Gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (30/6/26), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap berbagai masukan yang disampaikan legislatif.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby mengatakan, seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
“Apa yang telah disampaikan hari ini di paripurna tentunya menjadi bahan bagi kita untuk terus memperbaiki sistem dan tata pemerintahan, sehingga hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan selaras dan bersinergi,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai saran, kritik, maupun masukan yang disampaikan dewan akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Banjarbaru juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan akses pemasaran, hingga memperkuat akses permodalan melalui kerja sama dengan perbankan.
Meski demikian, Lisa memastikan seluruh poin yang disampaikan fraksi telah mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan akan dibahas lebih lanjut apabila masih memerlukan pendalaman.
“Semua yang menjadi penyampaian fraksi sudah kami tindak lanjuti. Apabila masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, tentu akan kami lanjutkan melalui forum diskusi berikutnya,” katanya.
Ia berharap proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Sehingga menghasilkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan,” tuntasnya.
