REDAKSI8.COM, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini berlangsung di ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai, dan menjadi titik awal proses audit keuangan daerah oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Wilayah V.
Entry meeting dipimpin langsung oleh Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Widhy Widayat, serta diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah V yang mencakup Pulau Jawa dan Sumatera.
Dari jajaran Pemko Tanjungbalai, hadir Sekretaris Daerah Nurmalini yang mewakili Wali Kota Mahyaruddin Salim, Ketua DPRD Tengku Eswin, serta sejumlah pejabat penting lainnya seperti Kepala Inspektorat, Kepala BPKPD, hingga pimpinan OPD terkait.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian pemeriksaan LKPD yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam keterangannya, Sekda Nurmalini menegaskan komitmen penuh Pemko Tanjungbalai untuk mendukung kelancaran proses audit yang dilakukan BPK.”Kami siap memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPK, baik data maupun informasi yang dibutuhkan. Ini bentuk keseriusan kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sikap proaktif dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan tim pemeriksa agar proses audit berjalan efektif dan tepat waktu.
Menurut Nurmalini, partisipasi aktif dalam proses pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Melalui proses ini, kami berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PKN Wilayah V BPK RI, Widhy Widayat, menjelaskan bahwa entry meeting ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026.
Ia menilai kegiatan ini penting sebagai sarana penyamaan persepsi sekaligus penguatan komitmen kepala daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
“Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret lalu. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.
Dengan dimulainya tahapan pemeriksaan ini, Pemko Tanjungbalai diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah.
