REDAKSI8.COM, BANJAR – Persoalan blank spot sinyal di Kabupaten Banjar kembali mencuat ke meja koordinasi pemerintah daerah. Melalui Rapat Koordinasi Infrastruktur Telekomunikasi di Hotel Aeris Banjarbaru, Rabu (14/1/2026), Pemkab Banjar bersama PT Comtelindo dan para camat melakukan pemetaan ulang wilayah yang hingga kini belum menikmati akses telekomunikasi secara optimal.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar HM Aidil Basith menyebut masih ada 15 desa yang belum terjangkau sinyal seluler. Data tersebut menjadi indikator bahwa pemerataan akses digital di Banjar masih menghadapi tantangan sekalipun pembangunan infrastruktur telekomunikasi terus bergerak.
“Melalui rakor ini kita ingin melakukan pendataan kembali sekaligus mencari format solusi yang paling tepat,” ujar Basith.
Blank spot bukan sekadar soal tidak adanya sinyal telepon. Seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik, mulai pendidikan, kesehatan, administrasi, hingga sistem informasi desa, ketiadaan jaringan menjadi hambatan struktural. Warga di wilayah blank spot harus berpindah lokasi hanya untuk mengurus pelayanan administrasi berbasis sistem, mengakses informasi, atau sekadar berkomunikasi.
Di sejumlah desa pedalaman, aparatur desa bahkan terpaksa bekerja secara luring untuk input data kependudukan maupun laporan administratif. Kondisi ini memicu kesenjangan digital, terutama di wilayah terpencil.
Basith memastikan pendataan lapangan akan melibatkan para camat dan perangkat desa agar data yang diperoleh konkret. Sementara pendanaan kegiatan rakor ini murni difasilitasi PT Comtelindo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menegaskan bahwa persoalan telekomunikasi tidak berdiri sendiri. Kabupaten Banjar memiliki karakter geografis yang luas dan bervariasi. Daerah pegunungan dan permukiman yang jauh dari pusat kota menjadi tantangan teknis bagi operator telekomunikasi.
“Akibatnya masih terdapat titik blank spot atau sinyal lemah yang tentu saja menghambat pelayanan publik,” ungkap Yudi.
Pembangunan menara pemancar atau penarikan kabel fiber optik di daerah bertopografi ekstrem memerlukan perhitungan investasi yang tinggi. Ini sering menjadi faktor yang membuat perusahaan telekomunikasi tak agresif memasuki wilayah non-komersial.
Rakor yang diinisiasi PT Comtelindo ini sekaligus membuka ruang diskusi tentang teknologi alternatif dan skema kerja sama. Tidak hanya soal menara seluler, opsi telekomunikasi berbasis satelit maupun microwave juga mulai dibahas sebagai jalan tengah di wilayah yang sulit dijangkau.
Yudi menyebut forum ini menjadi sarana transfer of knowledge antara penyedia layanan dan pemerintah daerah. “Pemerintah perlu memahami aspek teknis untuk menentukan solusi yang tepat bagi daerah,” katanya.
Pemerintah berharap dari forum ini lahir rekomendasi implementatif, baik berupa perluasan coverage, penambahan titik menara, hingga skema kolaborasi lintas lembaga.
Di tengah transformasi digital, blank spot menjadi ancaman bagi keadilan layanan publik. Ketimpangan akses jaringan berarti ketimpangan akses informasi, pendidikan, dan administrasi.
Pemkab Banjar berharap sinergi pemerintah–operator dapat mengurai persoalan ini secara bertahap. Tindak lanjut kerja sama, tegas Yudi, tetap harus berpijak pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
