REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan Internal Audit Charter (IAC) dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, yang berlangsung di Aula Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Senin (16/6/2025).
Momentum penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekda HM Hilman, Inspektur Daerah Muhammad Riza Dauly, serta Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto. Hadir pula seluruh kepala SKPD dan para camat se-Kabupaten Banjar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan sistem pengawasan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Banjar menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah tonggak penting dalam upaya memperkokoh akuntabilitas dan transparansi kinerja birokrasi.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen nyata untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Saidi.
Ia menambahkan, melalui SPIP dan IAC, peran Inspektorat sebagai pengawas internal akan semakin strategis dalam memitigasi risiko dan mendorong perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto menyebut bahwa penandatanganan ini membuka ruang koordinasi yang lebih solid antara BPKP, Inspektorat, dan seluruh SKPD.
“Komitmen ini akan menguatkan peran APIP dalam mendampingi pemerintah daerah mencapai target-target pembangunan. Tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga substansi dan dampaknya bagi masyarakat,” jelas Ayi.
Sementara Inspektur Daerah Banjar, Muhammad Riza Dauly, menekankan bahwa langkah ini juga merupakan implementasi dari indikator yang dimonitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
“Lewat SPIP terintegrasi, kami bisa memastikan bahwa seluruh risiko strategis dalam pelaksanaan program daerah dapat diidentifikasi dan dikelola lebih awal,” tegas Riza.
Penandatanganan ini mencakup seluruh pimpinan SKPD dan camat, menjadikannya sebagai bentuk kolektif komitmen antarpemangku kepentingan di Kabupaten Banjar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, adaptif, dan akuntabel.
Langkah strategis ini sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Banjar sebagai daerah yang proaktif dalam mendorong reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi berbasis sistem.
Momentum penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekda HM Hilman, Inspektur Daerah Muhammad Riza Dauly, serta Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto. Hadir pula seluruh kepala SKPD dan para camat se-Kabupaten Banjar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan sistem pengawasan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Banjar menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah tonggak penting dalam upaya memperkokoh akuntabilitas dan transparansi kinerja birokrasi.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen nyata untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Saidi.
Ia menambahkan, melalui SPIP dan IAC, peran Inspektorat sebagai pengawas internal akan semakin strategis dalam memitigasi risiko dan mendorong perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto menyebut bahwa penandatanganan ini membuka ruang koordinasi yang lebih solid antara BPKP, Inspektorat, dan seluruh SKPD.
“Komitmen ini akan menguatkan peran APIP dalam mendampingi pemerintah daerah mencapai target-target pembangunan. Tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga substansi dan dampaknya bagi masyarakat,” jelas Ayi.
Sementara Inspektur Daerah Banjar, Muhammad Riza Dauly, menekankan bahwa langkah ini juga merupakan implementasi dari indikator yang dimonitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
“Lewat SPIP terintegrasi, kami bisa memastikan bahwa seluruh risiko strategis dalam pelaksanaan program daerah dapat diidentifikasi dan dikelola lebih awal,” tegas Riza.
Penandatanganan ini mencakup seluruh pimpinan SKPD dan camat, menjadikannya sebagai bentuk kolektif komitmen antarpemangku kepentingan di Kabupaten Banjar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, adaptif, dan akuntabel.
Langkah strategis ini sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Banjar sebagai daerah yang proaktif dalam mendorong reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi berbasis sistem.
