REDAKSI8.COM, BANJARBARU, Depth News – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar oleh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Banjar di Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu (4/12/2025) pagi.
Kegiatan rakor berlangsung dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dari berbagai SKPD, Puskesmas, penyuluh KB, hingga kader desa. Rakor dibuka oleh Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq, selaku Wakil Ketua 3 TP3S Banjar, didampingi Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Hj Erny Wahdini, dan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Banjar, dr. Widya Wiri Utami.
Evaluasi Data Layanan Jadi Fokus Utama
Dalam sambutannya, Nashrullah menegaskan bahwa rakor ini merupakan forum strategis untuk mengidentifikasi capaian pembangunan daerah, terutama terkait efektivitas aksi konvergensi stunting di tingkat kecamatan.
“Hari ini kita melakukan evaluasi terkait data-data inputan cakupan layanan di kecamatan, yang dikoordinasikan oleh para Camat dengan melibatkan Puskesmas, Penyuluh KB, dan Kader. Kita akan menilai kecamatan mana yang memiliki inputan lengkap dan mana yang belum,” jelas Nashrullah.
Ia menekankan bahwa kelengkapan data sangat berpengaruh terhadap ketepatan intervensi. Wilayah dengan cakupan layanan rendah akan menjadi prioritas penanganan.
“Dari hasil evaluasi, kecamatan yang cakupan layanannya masih rendah akan kita intervensi secara lebih intensif. Fokus kita adalah penurunan angka stunting yang lebih terukur,” tambahnya.
Angka Stunting Masih Tinggi, Intervensi Akan Diperkuat
Dalam paparannya, Nashrullah menyebutkan bahwa angka stunting di Kabupaten Banjar masih berada di kisaran 32 persen, menunjukkan perlunya strategi lebih agresif dan kolaboratif.
“Angka ini cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Mudah-mudahan melalui koordinasi ini kita dapat mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya wacana pemberian reward untuk desa atau kecamatan yang memiliki kinerja baik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
Penguatan Sinergitas Antar-SKPD
Sementara itu, Kadinsos P3AP2KB, Hj Erny Wahdini, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas SKPD di bawah payung TP3S.
“Kami mensupport strategi-strategi yang akan diambil setelah evaluasi ini. Harapannya, intervensi kecamatan dan desa dapat berjalan tepat sasaran sesuai tugas masing-masing,” kata Erny.
Ia menjelaskan bahwa setelah evaluasi menyeluruh, SKPD akan memiliki arah kerja yang lebih terukur dan selaras untuk menargetkan penurunan angka stunting serendah mungkin di Kabupaten Banjar.
Perilaku Masyarakat Jadi Tantangan Terbesar
Lebih lanjut, Erny menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, seperti pemberian pil tambah darah, layanan Posyandu, dan jemput bola melalui Puskesmas, tantangan terbesar justru terletak pada perilaku masyarakat.
“Hasil analisis Bappeda Provinsi Kalsel menunjukkan perilaku masyarakat masih menjadi faktor dominan. Kesadaran perlu terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Salah satu contoh adalah rendahnya cakupan ASI eksklusif, yang hingga kini belum mencapai 60 persen, padahal faktor ini sangat berpengaruh terhadap risiko stunting.
“Intervensi sensitif seperti ASI eksklusif masih rendah. Itu menjadi tugas kita bersama untuk terus mengedukasi, mengubah pola pikir, dan mendorong kebiasaan sehat melalui pendekatan intensif,” tegasnya.
Rakor Tegaskan Komitmen Bersama
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen lintas sektor dalam menurunkan stunting. Melalui sinergitas antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, hingga kader desa, Pemkab Banjar menargetkan percepatan penurunan stunting secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
