REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, sebagai fondasi penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) H. Ikhwansyah, saat membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang digelar di Hotel Novotel Banjarbaru, Senin (3/11/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Ikhwansyah menjelaskan bahwa dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa manfaat dana desa tidak hanya dirasakan di tingkat desa, tetapi juga mampu memberikan efek domino bagi kemajuan daerah secara keseluruhan.
“Permasalahan terkait akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana desa masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, dibutuhkan inovasi dan kreativitas aparatur desa dalam menggali serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki,” ujarnya.
Ikhwansyah berharap, melalui workshop ini, dapat lahir rumusan langkah-langkah strategis dan solusi konkret agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Kegiatan yang diikuti oleh 200 peserta, terdiri atas 180 pambakal (kepala desa) dan 20 camat se-Kabupaten Banjar, ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan publik.
Pj Sekda Ikhwansyah menekankan, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar setiap rupiah dana desa dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Workshop menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari berbagai lembaga strategis, antara lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Ariyanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, H. Musafir, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari.
Keempat narasumber tersebut berbagi wawasan dan pengalaman mengenai pengawasan keuangan desa, tata kelola aset, hingga aspek hukum dalam pengelolaan anggaran publik.
Sebagai bentuk sinergi antarlembaga, kegiatan juga diisi dengan penyerahan plakat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Kalsel kepada Pj Sekda Banjar, Kakanwil DJPb Kalsel, dan Kakanwil DJKN Kalselteng.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauly, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hafizh Anshari, serta Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Eddy Elminsyah Jaya yang juga bertindak sebagai moderator.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh aparatur desa semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan di era digitalisasi pemerintahan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banjar untuk mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing menuju Banjar Maju, Mandiri, dan Agamis (MANIS).
