REDAKSI8.COM, BANJARMASIN — Di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi dan kompleksitas persoalan sosial perkotaan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin menghadapi tantangan serius dalam mengelola ribuan relawan yang menjadi tulang punggung layanan kemanusiaan. Modernisasi sistem relawan melalui digitalisasi dan pengembangan kompetensi kini dinilai sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.
Berdasarkan data resmi PMI Kota Banjarmasin tahun 2024, tercatat sebanyak 1.905 relawan aktif yang tersebar dalam berbagai tingkatan, mulai dari PMR Mula, Madya, Wira hingga KSR dan TSR. Jumlah ini menjadi kekuatan besar dalam menjalankan mandat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Namun di sisi lain, besarnya jumlah relawan justru memunculkan tantangan manajerial jika tidak diiringi sistem pengelolaan modern.
Relawan PMI Kota Banjarmasin terlibat langsung dalam berbagai layanan krusial, seperti operasional ambulans 24 jam, evakuasi banjir, penanganan kebakaran, pengobatan massal, edukasi pasca pandemi COVID-19, hingga kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Tingginya intensitas tugas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pembinaan berkelanjutan dan sistem manajemen relawan yang terintegrasi.
Tantangan Digital dan Ketimpangan Kompetensi
Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah rendahnya literasi digital sebagian relawan, terutama relawan senior, yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAMO (Sistem Informasi Administrasi Manajemen Operasi). Padahal, SIAMO dirancang sebagai tulang punggung digital untuk pendataan, penugasan, hingga pelaporan aktivitas relawan.
“Perbedaan usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman teknologi membuat adopsi sistem digital belum berjalan merata,” ungkap salah satu temuan dalam kajian kebijakan internal PMI Kota Banjarmasin. Akibatnya, data relawan kerap tidak mutakhir dan proses penugasan masih dilakukan secara manual.
Selain persoalan digital, ketimpangan kompetensi relawan juga menjadi isu krusial. Hingga kini, belum terdapat kurikulum pelatihan berjenjang dan mekanisme penilaian kompetensi yang baku. Kondisi tersebut membuat penempatan relawan di lapangan kerap tidak sesuai dengan kapasitas dan keahliannya, berpotensi menurunkan efektivitas bahkan meningkatkan risiko dalam operasi kemanusiaan.
Ancaman Bencana dan Tuntutan Profesionalisme
Sebagai kota yang setiap tahun menghadapi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya, Banjarmasin membutuhkan relawan yang adaptif, terlatih, dan responsif. Tren global yang dirilis International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi manajemen relawan hingga 60 persen.
IFRC melalui World Disaster Report dan agenda IFRC 2030 juga menekankan pentingnya penguatan relawan muda dan pemanfaatan teknologi sebagai motor perubahan organisasi kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan komposisi relawan PMI Kota Banjarmasin yang didominasi pelajar dan generasi muda pada kelompok PMR Madya dan Wira.
Namun tanpa sistem pembinaan yang terstruktur, potensi besar tersebut dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal, AD/ART PMI 2024–2029 secara tegas mengamanatkan pembinaan relawan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.
Arah Kebijakan: Digitalisasi dan Unit Manajemen Profesional
Menjawab tantangan tersebut, sejumlah rekomendasi strategis mulai mengemuka. Pertama, modernisasi manajemen relawan berbasis digital melalui optimalisasi SIAMO, penyederhanaan fitur, serta pelatihan literasi digital menyeluruh bagi relawan lintas usia.
Kedua, penyusunan kurikulum pelatihan dan jenjang kompetensi berjenjang, mencakup pertolongan pertama, manajemen bencana, layanan donor darah, komunikasi kemanusiaan, logistik darurat, hingga literasi digital. Dengan sistem ini, penugasan relawan dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan terukur.
Ketiga, pembentukan Unit Manajemen Relawan Profesional di lingkungan PMI Kota Banjarmasin. Unit ini diharapkan menjadi pusat pengelolaan rekrutmen, pelatihan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan kapasitas relawan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas.
Peran Pemerintah Daerah Dinanti
Modernisasi sistem relawan PMI tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan. Mengingat peran strategis PMI dalam pelayanan kesehatan dan kebencanaan, investasi pada penguatan relawan sejatinya merupakan investasi pada ketahanan kota dan keselamatan masyarakat.
Dengan implementasi digitalisasi, penguatan kompetensi, dan manajemen profesional secara simultan, PMI Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan donor darah, kesiapsiagaan bencana, serta respons kemanusiaan lainnya secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.
Di tengah dinamika risiko bencana dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, modernisasi relawan bukan sekadar agenda internal PMI, melainkan kebutuhan bersama demi kemanusiaan yang lebih tangguh di Kota Banjarmasin.
