REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa dari Universitas Mulawarman (Unmul) yang tergabung dalam Aliansi Rimbawan Bersatu Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (30/4/2025).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WITA ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan perambahan kawasan hutan yang diduga melibatkan aktivitas pertambangan ilegal.
Para mahasiswa tersebut menuntut percepatan penanganan kasus perambahan hutan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Unmul.
Aksi yang digelar di halaman Gedung DPRD Kaltim ini membawa berbagai tuntutan yang fokus pada perlunya tindakan tegas terhadap dugaan perambahan kawasan hutan yang terjadi di dalam kawasan KHDTK Unmul.
Para demonstran mengungkapkan, kekecewaan mereka terhadap lambannya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di kawasan tersebut. Mereka mendesak agar DPRD Kaltim memberikan perhatian lebih dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan masalah ini.
“Kami mendesak DPRD untuk tidak hanya menjadi penonton. Kami butuh keberpihakan, butuh dorongan dari parlemen kepada penegak hukum agar kasus ini segera dituntaskan,” ungkap salah satu mahasiswa yang berorasi di depan pintu masuk Gedung DPRD Kaltim.
Meskipun aksi mahasiswa berlangsung penuh semangat, para anggota DPRD Kaltim yang sedang menjalani rapat paripurna dengan agenda pengesahan jadwal kegiatan kedewanan baru bisa menemui perwakilan mahasiswa setelah rapat selesai.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, yang ditemui setelah rapat paripurna, mengungkapkan, pihaknya baru bisa menemui para mahasiswa setelah agenda tersebut selesai.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kaltim, terutama Sarkowi V Zahry, Darlis Pattalongi, Jahidin, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Husin Djufrie, dan Sulasih, menyampaikan bahwa masalah perambahan hutan dan pertambangan ilegal di kawasan KHDTK Unmul telah menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Sarkowi V Zahry menegaskan bahwa untuk menindaklanjuti masalah ini, DPRD Kaltim telah menjadwalkan rapat bersama pihak-pihak terkait, dengan melibatkan seluruh komisi yang ada di DPRD Kaltim.
“Senin nanti akan kita undang untuk rapat bersama, pihak-pihak terkait dan para mahasiswa. Agar diketahui sejauh mana penegakan hukum terhadap masalah ini. Kita akan sepakati bagaimana langkah ke depan supaya KHDTK itu lebih diperhatikan lagi,” jelas Sarkowi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, juga menyambut baik kehadiran mahasiswa dan mengapresiasi keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang ada.
Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim sangat mendukung upaya mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pendidikan yang ada di kawasan KHDTK Unmul.
“Sebagai lembaga rakyat, DPRD menyambut baik kehadiran mahasiswa. Sebagai rumah bersama, mari kita gunakan DPRD ini sebagai sarana menyalurkan aspirasi bersama-sama,” ujar Darlis Pattalongi.
Darlis menambahkan bahwa permasalahan yang ada di KHDTK Unmul bukan hanya menjadi keresahan Unmul semata, melainkan juga menjadi keresahan bersama.
Pasalnya, keberadaan KHDTK Unmul tidak hanya berhubungan dengan dunia pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup di sekitar Kota Samarinda.
“Keberadaan KHDTK Unmul bukan hanya berhubungan dengan pendidikan semata, tapi juga berhubungan dengan lingkungan Kota Samarinda,” jelasnya.
Meskipun prosesnya tidak selalu cepat, Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan ini.
Ia menjelaskan, meskipun terkadang proses tindak lanjut membutuhkan waktu, hal itu karena melibatkan lintas komisi dan banyak pihak terkait.
Komisi IV DPRD Kaltim, yang secara langsung menangani masalah ini, telah menyimpulkan bahwa persoalan yang dihadapi KHDTK Unmul sangat kompleks.
Tidak hanya terkait dengan aspek pendidikan dan lingkungan, namun juga melibatkan masalah hukum, kehutanan, dan pertambangan ilegal.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim berencana untuk mengundang seluruh komisi di DPRD Kaltim dan stakeholder terkait, termasuk mahasiswa, untuk berdiskusi lebih lanjut dan memantau perkembangan penanganan masalah ini.
“Kami akan mengundang semua komisi di DPRD Kaltim dan stakeholder. Termasuk mahasiswa, agar bisa mengawasi dan memantau, sekaligus mengkomunikasikan bagaimana sikap DPRD Kaltim setelah pertemuan tersebut,” ungkap Darlis Pattalongi.
Ketika menemui mahasiswa, DPRD Kaltim juga menegaskan dukungan penuh terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di KHDTK Unmul.
DPRD Kaltim meminta agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk menangani kasus perambahan hutan ini, khususnya terkait dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di kawasan tersebut.
“Persoalan yang terjadi di KHDTK Unmul harus segera diselesaikan. Kami mendukung sepenuhnya agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah cepat dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Sarkowi V Zahry.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kasus perambahan hutan di KHDTK Unmul dan memastikan bahwa masalah ini mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terkait.
Para anggota dewan memastikan mereka akan terus berusaha agar kawasan KHDTK dapat dikelola dengan baik dan tidak terganggu oleh aktivitas yang merusak lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.
