REDAKSI8.COM, BANJAR – Persoalan banjir yang terus berulang di Kabupaten Banjar kembali menjadi sorotan serius DPRD. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Banjar, M Zaini, menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Zaini menegaskan perlunya atensi khusus dan kebijakan yang lebih komprehensif agar banjir tidak lagi menjadi bencana rutin tahunan. Ia mengingatkan bahwa pendekatan reaktif, yang hanya berfokus pada penyaluran bantuan pascabencana, tidak akan menyelesaikan persoalan secara mendasar.
“Kalau tidak ada atensi khusus, banjir ini akan terus menjadi bencana rutin. Jangan hanya berhenti pada bantuan, tetapi harus ada solusi menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Zaini menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur eksekutif, legislatif, hingga pihak swasta yang aktivitasnya beririsan langsung dengan lingkungan dan tata ruang.
Ia bahkan membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) atau satuan tugas (satgas) penanganan banjir di DPRD, agar upaya penanganan memiliki fokus, target yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan.
“Semua stakeholder pemerintahan harus duduk bersama. Kalau perlu dibentuk pansus atau satgas khusus supaya penanganannya benar-benar fokus dan berkesinambungan,” tegasnya.
Menurut Zaini, langkah paling krusial adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab banjir, mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Ia menilai, tanpa pemetaan masalah yang komprehensif, baik dari sisi lingkungan, tata guna lahan, maupun infrastruktur, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Zaini mendorong agar Pemkab Banjar dan DPRD tidak ragu menjalin koordinasi langsung dengan pemerintah pusat jika dibutuhkan.
“Kalau memang tidak bisa kita selesaikan di tingkat daerah, maka kita harus bersama-sama ke kementerian. Ini menyangkut keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Zaini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadwalkan rapat lanjutan bersama jajaran eksekutif daerah serta PT Palmina. Rapat tersebut akan membahas sejumlah indikasi penyebab banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa isu yang akan dikaji antara lain perubahan tata guna lahan, perubahan aliran air dibandingkan kondisi sebelumnya, hingga pendangkalan sungai yang mengarah ke wilayah Martapura.
“Ada indikasi perubahan aliran air dan pendangkalan sungai menuju Martapura. Ini harus dikaji secara mendalam agar solusi yang diambil benar-benar tepat,” ungkapnya.
Zaini menegaskan, kajian menyeluruh dari hulu hingga hilir harus menjadi dasar kebijakan penanganan banjir ke depan. Ia berharap, melalui langkah terstruktur dan kolaboratif, Kabupaten Banjar dapat keluar dari siklus banjir tahunan yang selama ini terus berulang.
“Kalau kita serius melihat persoalan dari hulu sampai hilir, insyaallah banjir tidak terus menjadi masalah setiap tahun,” pungkasnya.
