REDAKSI8.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan penandatanganan piagam perencanaan pembangunan zona integritas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, Senin (23/9/2019) pagi, Bertempat di Lantai I Mahligai Sultan Adam Martapura.
Kesepakatan itu langsung dilakukan oleh Bupati Banjar, H Khalilurrahman bersama Kajari Banjar Muji Martopo. Artinya, mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan penandatanganan piagam perencanaan pembangunan zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Kesepakatan meliputi sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Bantuan hukum dan pendampingan hukum, pertimbangan hukum atau legal opinion, dan tindakan hukum lainnya. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan wewenang tugas dan fungsi.
Bupati Banjar, H Khalilurrahman mengatakan kesepakatan dalam rangka menjalin kemitraan. Meningkatkan pendapatan daerah serta bidang lainnya Kesepakatan ini berdasarkan dengan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing.
“Semoga lancar selama pelaksanaan tugas. Kesepakatan ini induk dan segera menjadi kerangka dasar bagi kerja sama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar dalam hal penanganan masalah hukum,” katanya.
Banjar juga terus membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ada komitmen bersama Kajari Banjar dengan Pemkab Banjar untuk mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Muji Martopo mengucapkan terima kasih atas kerja sama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar dalam hal penanganan hukum di lingkup Pemkab banjar.
“Kejari Banjar memberi kegiatan dalam hal penanganan hukum dan mengambil peran satuan kerja dalam menjalankan fungsinya, ”ucap Muji Martopo.
Muji mengatakan pengamanan aset-aset Pemkab Banjar agar dilakukan penataan, terkait kepemilikan aset pemerintah tersebut. Dan akan memberikan kuasa hukum, Kejari Banjar akan mewakili Pemkab Banjar dalam penanganan hukum kegiatan di luar maupun di dalam persidangan.
“Kami mohon kepada Pemkab Banjar apa yang sudah dikerjakan dan dibina lebih ditingkatkan lagi, dengan bersama-sama untuk memajukan masyarakat dengan program-program di Kabupaten Banjar. demi mewujudkan visi misi Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah,” pungkasnya.
