Beredar di media sosial, foto yang memperlihatkan seorang pria mirip ISHS tengah berduaan dengan seorang wanita berpakaian minim. Dalam foto tersebut, wanita itu tampak duduk di pangkuan pria yang wajahnya menyerupai pejabat dimaksud.
Unggahan itu pertama kali ramai di akun Facebook CeritaSumut, dengan caption pedas yang mempertanyakan moralitas pejabat daerah.
“Salah satu kandidat Sekda Tapteng pejabat mesum dan bermental asusila. Akankah Masinton melantik orang tersebut menjadi Sekda? Kenapa bisa orang bermental mesum menjadi kandidat Sekda Tapteng?” tulis akun tersebut.
Postingan itu sontak memantik gelombang komentar publik. Warganet ramai mempertanyakan kredibilitas proses seleksi pejabat tinggi pratama di Tapteng yang dinilai rawan intervensi dan mengabaikan nilai integritas.
Lebih mencengangkan lagi, sosok ISHS bukan nama baru dalam pusaran kontroversi. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, dan kala itu sempat menjadi sorotan atas dugaan kasus asusila yang mencuat di media dan media sosial.
Dalam unggahan yang sama, juga disertakan video aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tapanuli Utara, yang menolak ISHS serta mendesak agar dirinya dicopot dari jabatan Sekda. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus dugaan pelanggaran moral tersebut bahkan sempat dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara.
Kini, dengan munculnya nama ISHS sebagai calon kuat Sekda Tapanuli Tengah, publik menilai ada indikasi lemahnya proses seleksi dan pengawasan aparatur negara, bahkan menuding adanya “pengamanan politik” di balik pencalonan tersebut.
“Kalau sosok yang sudah pernah tersandung isu moral kembali dilirik untuk jabatan tinggi, ini jelas mencoreng marwah birokrasi. Apa tidak ada figur lain yang bersih dan berintegritas di Tapteng?” ujar salah satu aktivis masyarakat sipil di Sibuluan kepada wartawan, Senin (27/10/25).
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak Bupati Tapanuli Tengah untuk tidak meloloskan calon pejabat yang memiliki rekam jejak bermasalah, serta meminta Pemprov Sumut dan Kementerian Dalam Negeri agar tidak memberi restu pada sosok yang dinilai tidak pantas menjadi teladan bagi ASN.
Mereka menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol moral dan integritas birokrasi.
“Sekda itu motor penggerak pemerintahan. Kalau motornya sudah karatan secara moral, bagaimana mau membawa kapal daerah ini berlayar lurus?” kritik salah satu akademisi lokal.
Selain desakan moral, publik juga meminta aparat penegak hukum ikut memantau jalannya proses seleksi pejabat tinggi pratama agar berlangsung transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Hingga berita ini diturunkan, ISHS belum memberikan tanggapan resmi terkait foto yang beredar maupun dugaan yang kembali mencuat tersebut. Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keterlibatan nama tersebut dalam bursa calon Sekda. (Jerry).




